Nakhoda Baru KKP

Muhammad Qustam Sahibuddin
Peneliti PKSPL-LPPM IPB University

PADA 22 Desember 2020, Presiden Jokowi melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Ada enam menteri baru yang akan dilantik menggantikan menteri lama yang dinilai kinerjanya kurang maksimal. Salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP), di mana Presiden Jokowi menunjuk Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi. Sebelum ditunjuk menjadi Men-KP baru menggantikan Edhy Prabowo, Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai wakil menteri pertahanan.

Menariknya Men-KP yang baru tidak memiliki latar belakang kelautan dan perikanan, namun memberikan janji kepada Presiden Jokowi bahwa pengelolaan sumber daya laut dan perairan Indonesia akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya. Janji tersebut tentu diharapkan bukan sekadar angin surga semata. Kita ketahui bersama dari awal dibentuknya KKP hingga sekarang belum ada terobosan besar terkait pengelolaan sumber daya laut yang dapat menyejahterakan. Pengelolaan sumber daya carut marut, satu kebijakan dengan mudah diganti dengan kebijakan lain.

Terakhir terkait kasus korupsi ekspor benih lobster yang membuat Men-KP Edhy Prabowo terlibat dalam bisnis tersebut. Ini menandakan bahwa sumber daya laut dan perairan Indonesia belum terkelola dengan baik. Tentu masyarakat khususnya nelayan berharap banyak dari seorang Sakti Wahyu Trenggono mampu membawa kesejahteraan bagi mereka. Guna mencapai apa yang sudah dijanjikan oleh Men-KP baru, ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Pertama, terkait kebijakan. Semenjak Deklarasi Djuanda Tahun 1957 hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan terkait seperti apa arah pembangunan kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan sumber daya laut agar dapat berperan optimal dalam perekonomian nasional dan menyejahterakan. Padahal potensi besar sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencapai USD1,3 triliun per tahun (5 kali lipat dari APBN 2019 yang sebesar USD190 miliar). Dengan nilai sebesar itu sudah seharusnya sektor kelautan menjadi arus utama (mainstream) pembangunan nasional.

Secercah harapan muncul ketika Presiden Jokowi menawarkan konsep Indonesia Poros Maritim Dunia pada acara East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014. Namun konsep tersebut seperti mati suri memasuki periode kedua kepemimpinannya. Melihat kenyataan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah nakhoda Sakti Wahyu Trenggono harus bisa menjadi motor penggerak menjadikan kelautan dan perikanan sebagai arus utama pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dicapai dengan lima pilar utama kebijakan kelautan (Tridoyo Kusumastanto, 2003), yakni, kebijakan ekonomi kelautan (Ocean Economic Policy), kebijakan tatakelola kelautan (Ocean Governance Policy) yang jujur, bersih, dan berwibawa, , kebijakan lingkungan laut (Ocean Environmental Policy), kebijakan budaya bahari (Maritime Culture Policy), dan kebijakan keamanan maritim (Maritime Security Policy).

Kedua, memiliki sikap berani dan tegas. Kita ketahui bersama bahwa masih banyak terjadi praktik-praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing di perairan NKRI. Belum lagi aktivitas perampasan ruang dan sumberdaya laut (ocean grabbing), termasuk ikan oleh para pemodal besar (lokal maupun asing). Di samping itu kerap kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat (nelayan) namun lebih kepada kepentingan elit politik bahkan pejabat negara. Oleh karena itu sosok Men-KP baru harus menjadi seorang nakhoda yang berani dan tegas melawan semua praktik-praktik IUU fishing, ocean grabbing dan melawan segala bentuk kepentingan elite politik maupun pejabat negara yang ingin mengambil keuntungan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP.

Ketiga, melek dan mengedepankan Iptek. Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, peranan ilmu dan teknologi sangatlah dibutuhkan oleh sebuah negara agar dapat terus bersaing dengan negara lain. Iptek tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan yang menjadi tupoksi utama (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil dan keamanan) dari KKP hingga pada tahap kegiatan perencanaan kebijakan. Hadirnya Iptek akan lebih mempermudah kinerja KKP dalam melakukan implementasi setiap program yang akan dijalankan.

Di samping itu juga KKP sudah semestinya menggandeng perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam bidang kelautan dan perikanan guna merumuskan setiap kebijakan yang hendak diambil agar kebijakan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat bukan elite.

Keempat, implementasi program jangan top down. Sering kali program KKP yang diimplementasikan tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disinyalir karena implementasi program yang dilakukan bersifat top down, di mana masyarakat (nelayan) hanya dijadikan objek semata bukan dijadikan pelaku dan pemilik program. Hasilnya nelayan hanya menjadi penonton dari setiap program-program yang digulirkan oleh KKP.

Perlu pendekatan yang lebih partisipatif dengan menjadikan nelayan sebagai subjek (pelaku dan pemilik program). Pendekatan parsipatif dapat ditempuh dengan membedakan di mana peran KKP dan di mana peran masyarakat (nelayan). Dengan begitu masyarakat (nelayan) memiliki peran untuk mengawal program yang diterima serta akan ada kerja sama yang terjalin dengan baik antara masyarakat dan KKP.

Kelima, mempersiapkan sarana dan prasarana di bagian hulu dan hilir. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia dikarenakan tidak siapnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung baik di bagian hulu maupun hilir. Pemerintah melalui KKP harus bisa memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik itu dibagian hulu dan hilir. Sedangkan nelayan/pembudidaya ikan hanya difokuskan bagaimana melakukan produksi saja. Untuk bagian hulu KKP fokus menyiapkan sarana produksi seperti BBM, es, alat tangkap, mesin kapal, kapal dll. Sedangkan bagian hilir KKP fokus menyediakan jaringan dan jaminan pasar agar harga ikan tidak lagi fluktuatif. Hal tersebut bisa dicapai jika KKP mampu mengoordinasikan dengan stakeholder baik pengusaha maupun kementerian yang terkait.

Keenam, menyusun road map kelautan dan perikanan beserta turunannya. Salah satu permasalahan hingga saat ini adalah tidak adanya panduan yang jelas terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Akibatnya setiap kebijakan akan selalu berubah tergantung siapa menterinya. Di bawah Men-KP baru, sudah seharusnya penyusunan road map kelautan dan perikanan menjadi prioritas penting dan strategis.

Penyusunan road map harus melibatkan akademisi dari perguruan tinggi yang berkompeten di bidang kelautan dan perikanan, masyarakat, pengusaha dan kementerian terkait lainnya. Artinya, road map tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat serta tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan elit politik, pejabat negara hingga mafia perikanan. Dalam road map tersebut juga dimuat turunannya secara spesifik berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. Terakhir agar road map tersebut dapat dilaksanakan harus dilindungi dengan peraturan sekelas undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Keberadaan KKP sejalan dengan cita-cita besar bangsa Indonesia di masa lalu, dan sekaligus sebagai upaya strategis untuk memaksimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang belum terkelola dengan maksimal hingga saat ini. Tentu semua pihak khususnya nelayan menaruh harapan besar terhadap seorang Sakti Wahyu Trenggono agar dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap wajah kelautan dan perikanan Indonesia di bawah kepemimpinannya. Ada beberapa langkah yang setidaknya dapat ditempuh nakhoda baru KKP untuk mewujudkan janjinya seperti yang sudah penulis uraikan di atas. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan menuju ke arah yang lebih baik menjadi sebuah kemustahilan jika masih ditunggangi kepentingan elite politik, mafia perikanan hingga pejabat negara.