Reshuffle dan Harapan 2021

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

DI PENGHUJUNG tahun 2020 Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Pada reshuffle tersebut dilantik enam menteri baru menggantikan enam menteri lama dan terjadi penambahan posisi lima wakil menteri. Reshuffle tersebut tidak banyak mengubah tatanan politik yang sudah terbentuk (baca: koalisi) namun lebih banyak dimaknai sebagai upaya presiden untuk memenuhi harapan masyarakat pada pemerintah dan harapan masyarakat pada 2021.

Dalam konteks negara demokrasi yang menganut paradigma vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) sebagaimana diuraikan oleh Nixon (1986), bahwa pemilihan dan penggantian (reshuffle) kabinet harus memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat luas. Dalam hal ini politik hanya dipandang sebagai sarana dengan pencapaian harapan dan cita-cita masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses reshuffle itu sendiri.

Penanganan pandemi Covid-19 yang optimal (termasuk persoalan regulasi dan peredaran vaksin) tentu menjadi harapan masyarakat yang paling utama, mengingat pandemi Covid-19 banyak menimbulkan dampak pada hampir seluruh kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak saja berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga persoalan sosial masyarakat, seperti misalnya ancaman kemiskinan maupun pengangguran yang meningkat, kriminalitas. Persoalan sosial ini memerlukan penanganan dan road map yang tepat oleh menteri yang memiliki integritas.

Harapan masyarakat yang juga tidak kalah pentingnya dan perlu menjadi fokus pemerintah adalah memperbaiki persoalan ekonomi, utamanya karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dan turut memengaruhi kondisi perekonomian global perlu menjadi fokus pemerintah khususnya dalam hal pemulihan perekonomian yang menyangkut rakyat banyak serta meningkatkatkan daya saing produk dalam negeri.

Demikian juga sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak Covid -19 perlu segera ditangani dengan serius pemulihannya, sehingga sektor ini perlu menjadi prioritas pemerintah pada 2021. Ekonomi kreatif dan pariwisata adalah salah satu bagian strategis dari pemulihan perekonomian yang berdampak pada masyarakat luas. Demikian pula semangat menjaga pluralisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga bagian dari harapan masyarakat yang harus diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa politik identitas, upaya antipluralisme hingga upaya-upaya lain yang berusaha menentang keragaman masih kerap terjadi. Termasuk upaya-upaya separatis yang mengancam keutuhan NKRI.

Menteri dan Wamen Baru
Sektor kesehatan merupakan garda depan yang paling penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Sektor ini memerlukan manajemen yang baik khususnya terkait dengan koordinasi antarsektor dan kementerian dalam penanganan Covid yang melibatkan banyak kementerian. Nampaknya presiden menempatkan menteri kesehatan yang tidak berlatar belakang dokter atau tenaga kesehatan karena melihat aspek manajemen tenaga kesehatan dan penyaluran vaksin sebagai prioritas utama.

Meskipun demikian pemerintah juga menyadari pentingnya dukungan aspek teknis dari pengelolaan kementerian kesehatan sehingga pemerintah juga melantik wakil menteri kesehatan yang berlatar belakang tenaga kesehatan (dokter). Kombinasi menteri dan wakil menteri pada sektor kesehatan ini dipandang mampu memenuhi harapan masyarakat akan penanganan pandemi Covid-19 dan pengelolaan berbagai persoalan kesehatan masyarakat seperti misalnya tingginya tingkat gizi buruk, stunting, dan persoalan kesehatan lainnya.

Berikutnya, sektor yang penting adalah kementerian sosial, salah satu penyebab reshuffle di Kementerian Sosial adalah menteri sebelumnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi dana bansos. Tanpa adanya pandemi Covid-19 kondisi persoalan sosial di Indonesia memang sudah kompleks, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Harapan masyarakat pada menteri sosial yang baru adalah mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti ancaman kemiskinan, ancaman pengangguran, dan pemulihan atas dampak sosial akibat pandemi.

Selanjutnya, sektor perekonomian juga harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah dalam menjawab harapan masyarakat. Pemulihan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang terdampak Covid-19 mutlak untuk dilakukan mengingat sektor ini, selain langsung berkorelasi dengan perekonomian masyarakat, juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara di tengah persoalan melebarnya neraca dagang (defisit). Artinya, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata harus menjadi agenda utama menteri baru.

Berikutnya adalah sektor perdagangan, fokus utama menteri perdagangan yang baru adalah mengatasi defisit neraca dagang dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri Indonesia sehingga berkorelasi dengan sektor ekonomi domestik dan peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya, keseimbangan ekspor dan impor harus menjadi agenda utama menteri perdagangan yang baru.

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah juga perlu memperkuat aspek maritim, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Demikian juga di sektor pertanian.

Sektor hukum nampaknya juga menjadi harapan banyak masyarakat untuk diperbaiki, baik dalam aspek materiil (perundang-undangan) maupun pada aspek formal (penegakan hukum). Persoalan hukum, dan kepastian hukum banyak menghambat investasi yang diharapkan akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Demikian juga masyarakat mengharapkan penegakan hukum yang tidak transaksional, menghapus stigma hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mill (1994), menguraikan bahwa sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang membawa kebahagiaan bagi sebanyak mungkin masyarakat. Hal inilah yang perlu menjadi agenda wakil menteri hukum dan ham yang baru dilantik, selain mengawal pembentukan berbagai aturan turunan dari omnibus law Cipta Kerja.

Terakhir adalah persoalan pluralisme dan separatisme yang menggerogoti NKRI. Agenda utama dari menteri agama yang baru adalah mengawal pluralisme sehingga bhineka tunggal ika bukan saja menjadi retorika tetapi betul-betul mengejawantah dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga agenda utama dari wakil menteri pertahanan yang baru adalah memperkuat teritorial Indonesia dan menjaga NKRI dari gangguan eksternal maupun internal seperti separatisme.