Pilih Pengusaha Kaya Masuk Kabinet, Jokowi Ingin Fokus Pemulihan Ekonomi
Minggu, 27 Desember 2020 - 21:12 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin melantik 6 menteri baru di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). FOTO/DOK.SETPRES
A
A
A
JAKARTA - Penunjukkan sejumlah pengusaha muda yang memiliki kekayaan melimpah atau disebut crazy rich oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju sorotan publik. Sandiaga Uno dan Muhammad Lutfi, kedua orang ini menambah daftar panjang menteri Jokowi yang berlatar pengusaha kaya setelah Nadiem Makarim dan Erick Thohir.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, masuknya pengusaha kaya dalam kabinet itu bukan hal baru. Hal itu sudah terjadi pada kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
(Baca Juga : Sandiaga Uno Masuk Kabinet, Menteri yang Bakal Bertarung di Pilpres 2024 Bertambah )
"Masuknya orang kaya yang kaya banget, kaya banget itu gimana? kalau saya lihat di Google kekayaan ditaksir Rp50 miliar ke atas, ya sudah terjadi sejak lama, zaman Pak SBY ada Dahlan Iskan masuk, Pak Chairul Tanjung masuk, bahkan sekarang yang jadi menteri lagi Pak Lutfi masuk juga di periode Pak SBY, jadi sudah biasa,” kata Hanan dalam webinar. (Baca juga: Crazy Rich Muda Masuk Kabinet, Politikus PKB Sebut Jokowi Terpaksa )
Hanan menilai, para pengusaha ini bisa masuk ke kabinet bukan semata-mata karena latar belakang sebagai pengusaha. Namun karena sejumlah alasan lain, yakni alasan politik seperti dukungan partai, alasan sosial seperti dukungan organisasi sosial, serta faktor kedekatan dengan presiden seperti Wahyu Sakti Trenggono.
"Itu kan tidak semata-mata karena dia kaya masuk menjadi menteri, tapi karena beliau dianggap orangnya presiden lah. Kemudian, soal kapasitas profesional juga integritas," ujarnya.
Jadi, menurut Hanan, gabungan semua itu menjadi pertimbangan kenapa para pengusaha itu masuk Kabinet Indonesia Maju. Namun semestinya, yang diharapkan dengan pemilihan crazy rich ini, mereka dianggap tidak punya orientasi untuk melakukan korupsi, selain faktor kapasitas, profesional, integritas serta dukungan politik yang mereka miliki. (Baca juga: Crazy Rich Masuk Kabinet, Jokowi Beri Panggung Capres Potensial 2024 )
Menurut dia, untuk membentuk atau mengocok ulang kabinet itu harus memenuhi 3 kriteria yakni pertama, objektif personal, apakah orang yang dipilih ini bisa fokus kerja menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kedua, apakah punya kapasitas terutama soal leadership dan manajerial skill serta kemampuan bekerja dalam tim, serta dukungan politik untuk menjamin stabilitas politik di pemerintah.
"Misalnya, walaupun menteri dari Gerindra dan PDIP korupsi kemarin. Tapi Gerindra dan PDIP tetap memperoleh jatah menteri yang sama dengan sebelumnya, partainya tidak dihukum, orang yang lakukan korupsi yang dihukum," kata Hanan.
"Ketiga, persepsi dan dukungan publik, ada nama Risma, Sandi Uno, dari segi publik mereka orang populer yang kemungkinan akan dapat dukungan dan persepsi positif. Ini penting, tidak bisa abaikan dukungan itu. Termasuk memperbaiki citra negatif dua menteri yang tertangkap secara berturut-turut dalam bulan yang sama," paparnya.
Oleh karena itu, Hanan menambahkan, pemilihan orang berlatar belakang ekonomi dan bisnis seperti Budi Sadikin, Sandi Uno, Wahyu Sakti Trenggono dan M Lutfi, selain berkaitan dengan politik, Jokowi ingin menyiratkan pesan kepada Kabinet Indonesia Maju dan publik bahwa pemerintah ke depan fokus di pemulihan ekonomi.
Bahkan, lanjutnya, Menkes pun diberikan kepada orang ekonomi, Budi Sadikin. Dia melihat bahwa dengan penunjukkan ini, ada peran yang perlu dikerjakan oleh Kemenkes. Karena untuk menanganani pandemi ini diperlukan peran kepemimpinan dari Kemenkes, terutama untuk tugas keberhasilan vaksinasi yang memerlukan kemampuan manajerial yang kuat dari Kemenkes.
"Dipilih Budi Sadikin yang punya kemampuan manajerial dan leadership, melakukan fungsi koordinasi dan integrasi terutama bidang ekonomi yang menjadi fokus ke depan," katanya.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, masuknya pengusaha kaya dalam kabinet itu bukan hal baru. Hal itu sudah terjadi pada kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
(Baca Juga : Sandiaga Uno Masuk Kabinet, Menteri yang Bakal Bertarung di Pilpres 2024 Bertambah )
"Masuknya orang kaya yang kaya banget, kaya banget itu gimana? kalau saya lihat di Google kekayaan ditaksir Rp50 miliar ke atas, ya sudah terjadi sejak lama, zaman Pak SBY ada Dahlan Iskan masuk, Pak Chairul Tanjung masuk, bahkan sekarang yang jadi menteri lagi Pak Lutfi masuk juga di periode Pak SBY, jadi sudah biasa,” kata Hanan dalam webinar. (Baca juga: Crazy Rich Muda Masuk Kabinet, Politikus PKB Sebut Jokowi Terpaksa )
Hanan menilai, para pengusaha ini bisa masuk ke kabinet bukan semata-mata karena latar belakang sebagai pengusaha. Namun karena sejumlah alasan lain, yakni alasan politik seperti dukungan partai, alasan sosial seperti dukungan organisasi sosial, serta faktor kedekatan dengan presiden seperti Wahyu Sakti Trenggono.
"Itu kan tidak semata-mata karena dia kaya masuk menjadi menteri, tapi karena beliau dianggap orangnya presiden lah. Kemudian, soal kapasitas profesional juga integritas," ujarnya.
Jadi, menurut Hanan, gabungan semua itu menjadi pertimbangan kenapa para pengusaha itu masuk Kabinet Indonesia Maju. Namun semestinya, yang diharapkan dengan pemilihan crazy rich ini, mereka dianggap tidak punya orientasi untuk melakukan korupsi, selain faktor kapasitas, profesional, integritas serta dukungan politik yang mereka miliki. (Baca juga: Crazy Rich Masuk Kabinet, Jokowi Beri Panggung Capres Potensial 2024 )
Menurut dia, untuk membentuk atau mengocok ulang kabinet itu harus memenuhi 3 kriteria yakni pertama, objektif personal, apakah orang yang dipilih ini bisa fokus kerja menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kedua, apakah punya kapasitas terutama soal leadership dan manajerial skill serta kemampuan bekerja dalam tim, serta dukungan politik untuk menjamin stabilitas politik di pemerintah.
"Misalnya, walaupun menteri dari Gerindra dan PDIP korupsi kemarin. Tapi Gerindra dan PDIP tetap memperoleh jatah menteri yang sama dengan sebelumnya, partainya tidak dihukum, orang yang lakukan korupsi yang dihukum," kata Hanan.
"Ketiga, persepsi dan dukungan publik, ada nama Risma, Sandi Uno, dari segi publik mereka orang populer yang kemungkinan akan dapat dukungan dan persepsi positif. Ini penting, tidak bisa abaikan dukungan itu. Termasuk memperbaiki citra negatif dua menteri yang tertangkap secara berturut-turut dalam bulan yang sama," paparnya.
Oleh karena itu, Hanan menambahkan, pemilihan orang berlatar belakang ekonomi dan bisnis seperti Budi Sadikin, Sandi Uno, Wahyu Sakti Trenggono dan M Lutfi, selain berkaitan dengan politik, Jokowi ingin menyiratkan pesan kepada Kabinet Indonesia Maju dan publik bahwa pemerintah ke depan fokus di pemulihan ekonomi.
Bahkan, lanjutnya, Menkes pun diberikan kepada orang ekonomi, Budi Sadikin. Dia melihat bahwa dengan penunjukkan ini, ada peran yang perlu dikerjakan oleh Kemenkes. Karena untuk menanganani pandemi ini diperlukan peran kepemimpinan dari Kemenkes, terutama untuk tugas keberhasilan vaksinasi yang memerlukan kemampuan manajerial yang kuat dari Kemenkes.
"Dipilih Budi Sadikin yang punya kemampuan manajerial dan leadership, melakukan fungsi koordinasi dan integrasi terutama bidang ekonomi yang menjadi fokus ke depan," katanya.
(abd)
