Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, Cuma Elite Politik yang Rekonsiliasi?

JAKARTA - Masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjadi perbincangan luas.

Reaksi berbagai kalangan beragam menanggapi langkah Prabowo- Sandiaga Uno bersedia menjadi bagian dari pemerintah yang dipimpin Jokowi-Ma'ruf, rival politiknya pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

(Baca juga : Fenomena Gunung Es Hobi Taruhan Pemain Liga Inggris )

Seperti diketahui, Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga baru saja dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio pada momen reshuffle kabinet baru-baru ini.

(Baca juga : Sandiaga Uno Bongkar Alasan Jokowi Memilihnya Sebagai Menteri )

Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo menilai masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet Jokowi-Maruf membuktikan terjadinya konsolidasi antar elite.

"Elitenya bersatu, sehingga akan dengan mudah mematahkan kepentingan-kepentingan rakyat," ujar Kunto kepada SINDOnews, Rabu 23 Desember 2020.(Baca juga: Gabung Kabinet Jokowi, Ini Plus Minus Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024 )


Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Foto/SINDOnews

Menurut dia, konsolidasi elite itu sudah terlihat pasca Pilpres 2019, yakni dengan langkah Jokowi yang merangkul sebanyak-banyaknya partai politik. "Dan kemudian bahkan memasukkan Prabowo dari Gerindra ke dalam kabinet. Jadi, menurut saya yang terjadi adalah konsolidasi elite ini. Ini pasti akan melemahkan demokrasi tidak secara langsung, namun kepentingan-kepentingan warga atau kepentingan publik bisa jadi dinomorsekiankan dalam urusan politik untuk sampai 2024 ke depan," ungkapnya.

(Baca juga : Sisihkan Del Piero dan Buffon, Rossi Olahragawan Italia Paling Dicintai )

Dia melanjutkan, oposisi di parlemen yang seharusnya kuat dalam demokrasi pun kini menjadi melemah. Kata dia, kini tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang secara terbuka memposisikan diri berhadap-hadapan dengan Pemerintahan Jokowi.

Namun, kata dia, suara PKS dan Demokrat kecil dan selalu kalah dalam voting pada keputusan-keputusan legislatif besar. "Tidak sehat juga untuk demokrasi, tidak ada diskursus publik yang memadai untuk kemudian bisa mendorong legislasi atau peraturan perundang-undangan yang sehat, contohnya adalah Omnibus Law kemarin, itu kan seakan-akan enggak terbendung dan akhirnya lolos walaupun publik banyak yang menentang," katanya.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang di Istana. Foto/SINDOnews

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat masuknya Prabowo-Sandi ke dalam kabinet Jokowi-Maruf mencerminkan kekhasan Indonesia. "Para elitenya berekonsiliasi tanpa harus mengajak masyarakatnya yang bagian di dalam gerbong yang tentu berbeda," kata Siti Zuhro secara terpisah.(Baca juga: Mardani Kenang Tragedi Tsunami Aceh, Ada Foto Habib Rizieq )

Jadi, kata dia, koalisi antara pasangan calon dengan partai-partai dan masyarakat terjadi saat Pemilu. "Tapi pasca Pemilu, koalisinya antar elite saja. Jadi, ini saya melihat khas Indonesia secara bagaimana melakukan rekonsiliasi di antara elite itu sendiri yang tidak melibatkan tentu publik atau masyarakat yang mendukungnya," ungkapnya.

(Baca juga : Ini Lima Penyerang Terbaik Serie A di Tahun 2020 )

Sehingga, Pilpres dianggap sudah selesai, tanpa ada ikatan apapun. "Pertanyaannya apakah ini jamak, apakah ini normal, ya mungkin dalam konteks Indonesia lebih dikaitkan dengan menjaga harmoni negara bangsa, tapi ujung-ujungnya harmoni diantara elite saja, tidak menetes ke harmoni masyarakat. Harmoni antar elite dengan cara bagi-bagi jatah kekuasaan," katanya.