UU Ciptaker Tingkatkan Nominal Denda bagi Pelanggar Pemanfaatan Tata Ruang
Kamis, 24 Desember 2020 - 08:38 WIB
loading...
A
A
A
Briliyan memberi catatan. Menurutnya, UU Cipta Kerja tidak memperbaiki pengaturan dalam UU Penataan Ruang terkait hukuman pidana bagi korporasi. “Menjadi permasalahan yuridis manakala denda itu tidak dibayarkan. Korporasi itu bentuknya gedung, tidak mungkin korporasi dipenjara,” tuturnya.
Untuk itu, ia berharap ada aturan yang mengatur persoalan jika sebuah korporasi yang dipidana denda tidak sanggup atau tidak beritikad untuk membayar.
Catatan lain juga ia tujukan untuk hukuman pidana bagi pejabat berwenang dalam UU Cipta Kerja yang tidak meningkatkan bobot hukuman pidana yang diatur dalam pasal 112 UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Dalam kesempatan ini, Briliyan juga menyampaikan peningkatan nominal pidana denda bagi pelanggar yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan mengubah beberapa pasal dalam UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU no. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta dala UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Walisongo menyebut, UU Cipta Kerja dihadirkan atas beberapa pertimbangan, yang disikapi dengan melakukan penyesuaian berbagai aspek regulasi. “UU Cipta Kerja muncul atas pertimbangan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Di tengah-tengah persaingan kerja yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap seluas-luasnya tenaga kerja,” tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu penyesuaian berbagai aspek regulasi yang berkaitan dangan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), percepatan Proyek Straegis Nasional (PSN), termasuk peningkatan perlindungan pekerja.
Untuk itu, ia berharap ada aturan yang mengatur persoalan jika sebuah korporasi yang dipidana denda tidak sanggup atau tidak beritikad untuk membayar.
Catatan lain juga ia tujukan untuk hukuman pidana bagi pejabat berwenang dalam UU Cipta Kerja yang tidak meningkatkan bobot hukuman pidana yang diatur dalam pasal 112 UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Dalam kesempatan ini, Briliyan juga menyampaikan peningkatan nominal pidana denda bagi pelanggar yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan mengubah beberapa pasal dalam UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU no. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta dala UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Walisongo menyebut, UU Cipta Kerja dihadirkan atas beberapa pertimbangan, yang disikapi dengan melakukan penyesuaian berbagai aspek regulasi. “UU Cipta Kerja muncul atas pertimbangan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Di tengah-tengah persaingan kerja yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap seluas-luasnya tenaga kerja,” tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, perlu penyesuaian berbagai aspek regulasi yang berkaitan dangan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), percepatan Proyek Straegis Nasional (PSN), termasuk peningkatan perlindungan pekerja.
(mpw)
Lihat Juga :
