Pemerintah Dinilai Perlu Petakan Kembali Keberadaan Ormas
Senin, 21 Desember 2020 - 19:53 WIB
loading...
Pemerintah dinilai perlu memetakan kembali sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih di jalur NKRI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memetakan kembali sejumlah organisasi masyarakat ( Ormas ) yang berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih di jalur NKRI. Hal tersebut menurut Pengamat Terorisme, Al Chaidar Abdurrahman Puteh.
(Baca juga: Unggah Pantun Ormas Radikal, Akun Instagram Humas Polri Diserbu Netizen)
"Sangat perlu (Pemerintah memetakan-red). Bahkan pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," ujar Chaidar kepada wartawan, Senin (21/12/2020).
Dia menambahkan, bila perlu ada juga daftar ormas fundamentalis. "Juga daftar organisasi radikal," ungkapnya. (Baca juga: Ketimbang Debat Bubarkan FPI, Penegak Hukum Mending Telisik Dugaan Pelanggaran Pentolannya)
Di samping itu, dia juga menilai pemerintah perlu memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengatasi Ormas intoleran. "Iya. Harus diperketat," katanya.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan, pemerintah sangat perlu mengevaluasi Ormas yang berbasis intoleran.
"Ini memang penting sekali, bukan hanya Ormas sebenarnya, tapi pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian maupaun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual, itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh pemerintah," kata Islah Bahrawi secara terpisah.
(Baca juga: Unggah Pantun Ormas Radikal, Akun Instagram Humas Polri Diserbu Netizen)
"Sangat perlu (Pemerintah memetakan-red). Bahkan pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," ujar Chaidar kepada wartawan, Senin (21/12/2020).
Dia menambahkan, bila perlu ada juga daftar ormas fundamentalis. "Juga daftar organisasi radikal," ungkapnya. (Baca juga: Ketimbang Debat Bubarkan FPI, Penegak Hukum Mending Telisik Dugaan Pelanggaran Pentolannya)
Di samping itu, dia juga menilai pemerintah perlu memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengatasi Ormas intoleran. "Iya. Harus diperketat," katanya.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan, pemerintah sangat perlu mengevaluasi Ormas yang berbasis intoleran.
"Ini memang penting sekali, bukan hanya Ormas sebenarnya, tapi pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian maupaun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual, itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh pemerintah," kata Islah Bahrawi secara terpisah.
Lihat Juga :
