Partai Pro Pemerintah Diminta Pertahankan Koalisi di Pilpres 2024

JAKARTA - Partai politik pendukung pemerintah diminta kembali berkoalisi menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ( Pilpres) tahun 2024 demi stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Yulius Yohanes menanggapi Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari terkait dinamika politik pada tahun 2021 setelah rampungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Dalam teori demokrasi, stabilitas politik menjadi sangat penting. Apabila PDIP, Gerindra dan Golkar bisa berkoalisi kembali, dijamin siapapun yang diusung menjadi Presiden tahun 2024 pasti mampu menciptakan stabilitas politik dan sebagai desain besar menghantarkan Indonesia menjadi negara maju ke-5 dunia pada tahun 2030, sebagaimana diramalkan banyak analis dari luar negeri,” ujar Yulius Yohanes dalam keterangannya, Jumat (18/12/2020). (Baca juga: Dua Skema Ekstrem yang Bisa Terjadi di Pilpres 2024)

Adapun partai pendukung pemerintah di DPR selain PDIP, adalah Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Partai peraih suara terbesar di DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah PDIP, Gerindra dan Golkar.

“Sehingga paling tidak harus mempertahankan koalisi demi stabilitas politik di dalam negeri menghadapi Pilpres 2024,” kata Yulius Yohanes yang juga Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak ini.

Dia mengingatkan para elite politik nasional di Indonesia untuk memikirkan masa depan bangsa jauh ke depan. “Negara kecil di Timur Tengah seperti Israel, misalnya, sangat berkepentingan membuka hubungan diplomatik, karena meramalkan kemajuan Indonesia sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Israel pun memprediksi Indonesia berada di urutan 5 dunia di bidang kemajuan ekonomi tahun 2030,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan permasalahan politik nasional mendatang di 2024 kemungkinan masih akan diwarnai dengan isu sektarian. Tetapi, menurutnya masyarakat sudah bosan dengan isu-isu Agama yang hanya akan menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Mungkin saja, cuma kan sudah gak relevan lagi, karena isunya udah basi melihatnya ini kan isu-isu agama, isu-isu sektarianisme itu kan cuma ramai dipermukaan tidak terlampau berdampak pada elektabiltas calon,” kata Adi Prayitno secara terpisah.

Mengenai dua skenario luar biasa partai politik di Pilpres 2024 yang diungkap Qodari, Adi melihat opsi Prabowo berkoalisi dengan PDIP pada Pilpres 2024 jauh lebih memungkinkan karena peluang koalisi Gerindra dan PDIP masih ada.

Diketahui, M Qodari sempat menjelaskan kemungkinan dua skenario luar biasa menjelang Pilpres 2024. Pertama, berduetnya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Jokowi memiliki kemungkinan menjabat sebagai presiden dalam tiga periode bersama Prabowo melalui amendemen UUD 45. Kedua, Prabowo maju sebagai calon presiden dengan wakilnya berasal dari PDIP.

“Kemungkinan opsi yang kedua, kalau Gerindra dan PDIP ya cukup mungkin karena lagi mesra-mesranya. Tapi untuk opsi pertama ya sudahlah enggak usah. Selain memang harus amandemen UUD 1945, mengubah regulasi, ini sudah lah Jokowi cukup 2 periode,” kata Adi. (Baca juga: Duet Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil Berpeluang di Pilpres 2024, Ini Syaratnya)

Wacana soal tiga periode masa jabatan presiden, menurut Adi, hal itu seharusnya tidak muncul ke permukaan karena tidak bagus dalam tatanan demokrasi di Indonesia. “Cukup dua periode, enggak perlu nambah, enggak bagus buat demokrasi, demokrasi kita kan sudah bagus sirkulasinya, nah tapi kalau yang kedua itu sangat mungkin terjadi, kan belum pernah terjadi, sangat mungkin koalsi Gerindra dan PDIP,” pungkas Adi.