Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua
Sabtu, 19 Desember 2020 - 05:38 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karena itu, Budi memastikan, Kemendagri akan mengevaluasi menyeluruh UU Otsus, termasuk rencana pemekaran di Provinsi Papau dan Papua Barat, dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan memangkas rentang kendali pemerintah.
Budi juga menilai, sebenarnya dampak positif dari kebijakan UU Otsus, meskipun memang efektivitasnya masih terus ditingkatkan, IPM meningkat dari 6,29 point menjadi 6,84 poin kemudian di Papua Barat 55,1 poin menjadi 64, 7 poin. Lalu, adanya sarana kesehatan yang meningkat, rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter.
Dari sisi kesehatan, memang masih banyak banyak ketersediaan tenaga medis yang membantu dokter sangat minim. Demikian juga sisi pendidikan, dari sarana prasarana sudah cukup optimal.
"Ke depan bagaimana kita dorong untuk intervensi sektor pendidikan tidak hanya kita memikirkan bagaimana infrastrukturnya tapi juga kualitasnya SDM-nya, dalam rangka peningkatan pelayan bagi masyarakat," imbuh Budi.
Untuk skala makro, keterlibatan orang asli Papua di pemerintahan juga sudah cukup dominan termasuk untuk kepala daerah, DPRD, dan ada yang dari adat. Upaya yang akan pemerintah lakukan ke depan untuk menjamin keberhasilan Otsus setelah nanti revisi ialah komunikasi publik. Menurut Budi, ini bagian konsultasi publik juga meminta masukan dalam hal regulasi dan implementasi. Ke depan, pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat.
Ke depan, Kemendagri juga akan mendorong Musrembang Otsus. Karena, selama ini Musrembang Otsus hanya ditingkat provinsi sebagian di Kabupaten/kota. Kemendagri berharap, ke depan akan ada Musrembang Otsus sampai tingkat kampung.
"Selama ini pas kita turun ke bawah masyarakat tidak tahu Otsus itu. Mereka kira bagi-bagi uang saja. Padahal Otsus itu tidak hanya bagi-bagi uang, itu hanya bagian kecil saja, Otsus berupa program yang diberikan kepada masyarakat yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota," tukasnya.
Budi juga menilai, sebenarnya dampak positif dari kebijakan UU Otsus, meskipun memang efektivitasnya masih terus ditingkatkan, IPM meningkat dari 6,29 point menjadi 6,84 poin kemudian di Papua Barat 55,1 poin menjadi 64, 7 poin. Lalu, adanya sarana kesehatan yang meningkat, rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter.
Dari sisi kesehatan, memang masih banyak banyak ketersediaan tenaga medis yang membantu dokter sangat minim. Demikian juga sisi pendidikan, dari sarana prasarana sudah cukup optimal.
"Ke depan bagaimana kita dorong untuk intervensi sektor pendidikan tidak hanya kita memikirkan bagaimana infrastrukturnya tapi juga kualitasnya SDM-nya, dalam rangka peningkatan pelayan bagi masyarakat," imbuh Budi.
Untuk skala makro, keterlibatan orang asli Papua di pemerintahan juga sudah cukup dominan termasuk untuk kepala daerah, DPRD, dan ada yang dari adat. Upaya yang akan pemerintah lakukan ke depan untuk menjamin keberhasilan Otsus setelah nanti revisi ialah komunikasi publik. Menurut Budi, ini bagian konsultasi publik juga meminta masukan dalam hal regulasi dan implementasi. Ke depan, pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat.
Ke depan, Kemendagri juga akan mendorong Musrembang Otsus. Karena, selama ini Musrembang Otsus hanya ditingkat provinsi sebagian di Kabupaten/kota. Kemendagri berharap, ke depan akan ada Musrembang Otsus sampai tingkat kampung.
"Selama ini pas kita turun ke bawah masyarakat tidak tahu Otsus itu. Mereka kira bagi-bagi uang saja. Padahal Otsus itu tidak hanya bagi-bagi uang, itu hanya bagian kecil saja, Otsus berupa program yang diberikan kepada masyarakat yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota," tukasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
