Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie menilai, revisi otonomi khusus (Otsus) akan bisa menyejahterakan rakyat. Namun, menurutnya, dengan syarat yang benar-benar menyentuh persoalan di Papua.

“Kami belum menerima draf revisi itu, memang kemarin dalam paripurna ibu ketua DPR (Puan Maharani) menyampaikan sudah menerima surat dari Pak Presiden terkait revisi UU Otsus Papua, tapi sebagai anggota DPR kami belum menerima drafnya,” kata Jimmy dalam Webinar Series#20 bertajuk “Mampukah Revisi Otonomi Khusus Papua menjamin masa depan dan kesejahteraan Papua?” diselenggarakan oleh PSKP, Jumat 18 Desember 2020.

Pimpinan DPR RI sendiri sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Surat itu akan ditindaklanjuti pada masa sidang akan datang. Namun, belum semua anggota DPR RI menerima draft revisi Otsus tersebut.

Jimmy menegaskan, persoalan Papua bukan hanya persoalan keuangan, tapi kewenangan. “Kami butuh kewenangan apakah pemerintah benar-benar menjadikan Otsus ini sebagai solusi permasalahan rakyat Papua atau tidak? itu yang saya lihat selama ini,” tuturnya.

Sebagai DPR RI dari Dapil Papua Barat, lanjut Jimmy, dirinya terus berteriak memperjuangkan masa depan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan rakyat Papua perlu berdiskusi, duduk bersama membahas masalah revisi UU Otsus. (Baca juga: Gunakan Pendekatan Kesejahteraan, Pemerintah Naikkan Dana Otsus Papua )

“Revisi ini tidak bisa seperti tambal sulam hanya datang duduk bicara pasal ini dan selesai, tidak. Kita harus bicara apa sebabnya sehingga rakyat Papua menyimpulkan Otsus selama 20 tahun ini tidak berhasil. Itu yang harus kita duduk bersama dan bicarakan,” paparnya.

“Kami melihat Otsus ini ibarat cek kosong aja buat orang Papua. Kekhususannya tidak jelas pelaksanaannya, katanya lex specialis, tapi kenyataannya lex generalis. Sebagai mantan ketua DPRD Papua Barat saya 2 periode disana, berkali-kali banyak hal kami bicarakan ke pusat tapi selalu mentok,” sambungnya.

Jimmy kembali menjelaskan, masalah kewenangan yang dimaksudnya ialah mengatur atau mengelola sendiri ihwal sumber daya alam (SDM), baik itu Migas, laut, dan hutan. “Sebenarnya pemerintah serius gk beri Otus ke Papua?” ucapnya.

Ia menilai, tidak heran apabila masyarakat Papua menganggap keberadaan Otsus ini belum berdampak apa-apa. Jika ingin serius, Jimmy menyarankan pemerintah belajar dari Pemerintah Provinsi Bosano di Italia, dan Kepulaua Alan di Firlandia. Kedua negara itu sukses menerapkan Otsus bagi masyarakatnya.

“Bosano pernah mengalami seperti Papua, puluhan tahun mengalami Otsus tidak berhasil lalu negosiasi Otsus selama 10 tahun tahun ke sebelas diberi referendum. Hasilnya mayoritas memilih tetap di Italia. Itu perlu menjadi contoh untuk Indonesia. Tapi kan terkesan pemerintah ya udah kasih aja UU Otsus, ya UU tanpa kewenangan sama saja omong kosong,” katanya.

Terakhir, Jimmy mengingatkan agar revisi UU Otsus Papua jangan tergesa-gesa, hanya karena mengejar waktu yang akan berakhir pada 2021. “Kalau mau revisi ya udah keluarkan Perppu aja. Tapi kalau mau serius revisi, beri waktu untuk kita melakukan kajian ke beberapa negara yang sukses dengan Otsus, saya pikir itu contoh,” tukasnya.

Sementara itu, Kabsudit Provinsi Papua dan Papua Barat Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan menjelaskan, persoalan revisi UU Otsus, Kemendagri menginginkan tidak hanya membahas soal dana, namun juga tentang kewenangan.

"Kita berharap masukan detail dapat kita peroleh dari teman-teman pemerintah daerah oleh karena itu kita minta kepada gubernur DPRD serta MRP (Majelis Rakyat Papua) untuk memberikan masukan terkait apa yang dievaluasi selama ini mengenai kebijakan Otsus seperti apa kedepan untuk diangkat di dalam pembahasan revisi UU 21," kata Budi.

Kemendagri meminta masukan dari semua pihak baik resmi maupun tidak, informal dan formal. Hal itu sebagai masukan yang akan dilakukan Kemendagri ke depan. Kemudian terkait dana Otsus yang akan berakhir, menurut Budi, sangat penting dibuatkan rumah hukum. Karena jika tidak dibuat, akan terjadi dampaknya luar biasa bagi Papua dan Papua Barat.

Apalagi, selama ini dikatakan dana Otsus dari Undang-undang langsung terjun ke Perdasus. Hal tersebut menyulitkan bagi pemerintah provinsi, Kabupaten/kota. (Baca juga: MK Pastikan Pasal 28 UU Otsus Papua Bukan untuk Pendirian Parpol Lokal )

Persoalan ini bagian ke depan di dalam revisi UU Otsus akan dibahas. Selain, perbaikan peraturan pemerintah mulai dari aspek penggunaan, perencanaan, tata usaha, serta pelaksanaan hingga timwas dan evaluasi. "Ini akan diatur diatur secara teknis dalam Perdasus. Ini akan ada peraturan antara di antara peraturan UU dan Perdasus," ujarnya.

Oleh karena itu, Budi memastikan, Kemendagri akan mengevaluasi menyeluruh UU Otsus, termasuk rencana pemekaran di Provinsi Papau dan Papua Barat, dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan memangkas rentang kendali pemerintah.

Budi juga menilai, sebenarnya dampak positif dari kebijakan UU Otsus, meskipun memang efektivitasnya masih terus ditingkatkan, IPM meningkat dari 6,29 point menjadi 6,84 poin kemudian di Papua Barat 55,1 poin menjadi 64, 7 poin. Lalu, adanya sarana kesehatan yang meningkat, rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter.

Dari sisi kesehatan, memang masih banyak banyak ketersediaan tenaga medis yang membantu dokter sangat minim. Demikian juga sisi pendidikan, dari sarana prasarana sudah cukup optimal.

"Ke depan bagaimana kita dorong untuk intervensi sektor pendidikan tidak hanya kita memikirkan bagaimana infrastrukturnya tapi juga kualitasnya SDM-nya, dalam rangka peningkatan pelayan bagi masyarakat," imbuh Budi.

Untuk skala makro, keterlibatan orang asli Papua di pemerintahan juga sudah cukup dominan termasuk untuk kepala daerah, DPRD, dan ada yang dari adat. Upaya yang akan pemerintah lakukan ke depan untuk menjamin keberhasilan Otsus setelah nanti revisi ialah komunikasi publik. Menurut Budi, ini bagian konsultasi publik juga meminta masukan dalam hal regulasi dan implementasi. Ke depan, pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat.

Ke depan, Kemendagri juga akan mendorong Musrembang Otsus. Karena, selama ini Musrembang Otsus hanya ditingkat provinsi sebagian di Kabupaten/kota. Kemendagri berharap, ke depan akan ada Musrembang Otsus sampai tingkat kampung.

"Selama ini pas kita turun ke bawah masyarakat tidak tahu Otsus itu. Mereka kira bagi-bagi uang saja. Padahal Otsus itu tidak hanya bagi-bagi uang, itu hanya bagian kecil saja, Otsus berupa program yang diberikan kepada masyarakat yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota," tukasnya.