RS Buka Vaksinasi COVID-19 Berbayar, DPR: Rumah Sakit Jangan Offside
loading...
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengimbau seluruh RS di Indonesia agar dapat menunggu arahan dari pemerintah terkait vaksinasi COVID-19. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPR menyesalkan maraknya rumah sakit (RS) di Indonesia, seperti RS UII, Primaya Hospital, RSU Bunda Jakarta dan RS lainnya yang telah membuka pendaftaran dan menetapkan harga vaksinasi COVID-19 . Padahal, belum ada penetapan ketentuan vaksinasi dari pemerintah.
Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, mengimbau seluruh RS di Indonesia, masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat menunggu arahan dari pemerintah, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan vaksin gratis.
"Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemberian vaksin kepada masyarakat gratis. Pihak rumah sakit jangan offside, harap bersabar, tunggu regulasinya, tunggu arahan, dan keputusan pemerintah kembali. Kementerian Kesehatan perlu mengkoordinir rumah sakit agar tidak mencuri start sampai diterbitkannya peraturan resmi dari pemerintah," kata Azis kepada wartawan, Jumat (18/12/2020). ( )
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu pun mendorong pemerintah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menerbitkan regulasi terkait program vaksinasi, untuk menghindari komersialisasi dan proses teknis di lapangan. Peraturan tersebut harus dapat memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi COVID-19, serta tidak menimbulkan benturan pihak-pihak terkait.
"Peraturan terkait vaksinasi harus mengatur secara detail mekanisme vaksinasi, harga vaksin, bagaimana ketentuan vaksin mandiri, bagaimana ketentuan vaksin subsidi, Skala prioritas distribusi vaksin, tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 serta pasien-pasien yang kritis perlu diprioritaskan, rumah sakit yang akan mendistribusikan vaksin, hingga bentuk pengawasannya," tegasnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mendorong pemerintah untuk memastikan program vaksinasi berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga masyarakat dapat merasa yakin dan aman untuk divaksinasi. ( )
"Mari kita tunggu informasi yang resmi dan valid dari pemerintah mengenai program vaksinasi. Masyarakat dan pihak-pihak terkait harap bersabar dan menunggu arahan dari Pemerintah," kata legislator Dapil Lampung itu.
Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, mengimbau seluruh RS di Indonesia, masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat menunggu arahan dari pemerintah, apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan vaksin gratis.
"Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemberian vaksin kepada masyarakat gratis. Pihak rumah sakit jangan offside, harap bersabar, tunggu regulasinya, tunggu arahan, dan keputusan pemerintah kembali. Kementerian Kesehatan perlu mengkoordinir rumah sakit agar tidak mencuri start sampai diterbitkannya peraturan resmi dari pemerintah," kata Azis kepada wartawan, Jumat (18/12/2020). ( )
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu pun mendorong pemerintah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menerbitkan regulasi terkait program vaksinasi, untuk menghindari komersialisasi dan proses teknis di lapangan. Peraturan tersebut harus dapat memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi COVID-19, serta tidak menimbulkan benturan pihak-pihak terkait.
"Peraturan terkait vaksinasi harus mengatur secara detail mekanisme vaksinasi, harga vaksin, bagaimana ketentuan vaksin mandiri, bagaimana ketentuan vaksin subsidi, Skala prioritas distribusi vaksin, tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 serta pasien-pasien yang kritis perlu diprioritaskan, rumah sakit yang akan mendistribusikan vaksin, hingga bentuk pengawasannya," tegasnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mendorong pemerintah untuk memastikan program vaksinasi berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga masyarakat dapat merasa yakin dan aman untuk divaksinasi. ( )
"Mari kita tunggu informasi yang resmi dan valid dari pemerintah mengenai program vaksinasi. Masyarakat dan pihak-pihak terkait harap bersabar dan menunggu arahan dari Pemerintah," kata legislator Dapil Lampung itu.
(abd)
Explore More