Kementan Terus Jaga Keseimbangan Supply Demand Livebird di Tengah Pandemi
Jum'at, 18 Desember 2020 - 10:21 WIB
loading...
A
A
A
Untuk mengatasi hal itu, Kementan melalui Ditjen PKH sejak Agustus 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran untuk pemotongan supply, berupa cutting hatching egg dan afkir PS, yang reguler maupun afkir dini.
Dalam jangka pendek, harga sudah mulai membaik. Ini efektif karena sekarang pengeluaran Surat Edaran diikuti dengan ketegasan pemerintah dalam pelaksanaannya.
"Yang saya lakukan di antaranya, pemberian sanksi sesuai kewenangan Ditjen PKH untuk yang tidak patuh, penegakan implementasi cross-monitoring-berita acara tanpa saksi tidak diterima, secara terus menerus mengingatkan dan mengomunikasikan kebijakan kepada asosiasi dan stakeholders lain agar patuh," papar dia.
Ia menyampaikan, pengetatan aturan dan regulasi ini lantaran Ditjen PKH Kementan sadar, bahwa kalau ada situasi oversupply, perlu dilakukan pemotongan sampai harga membaik.
"Kita akan mengevaluasi dan melihat harga secara seksama, dan mengambil tindakan yang perlu, termasuk pemotongan. Hendaknya ini dilihat sebagai suatu kewajaran, kalau oversupply, ya memang harus dipotong," tambah Nasrullah.
Ia menambahkan, regulasi yang disiapkan untuk jangka panjang, misalnya Revisi Permentan No 32 yang akan diperbaiki secara sistemik, baik dari hulu sampai ke hilir.
Di hulu, yang akan dilakukan batasan angka kuota impor GPS sesuai dengan perhitungan, sehingga tidak berlebih. Lalu, mengatur secara jelas kriteria persyaratan untuk mendapatkan alokasi kuota impor GPS.
"Sesuai arahan Pak Menteri, dengan tujuan transparansi, dalam penentuan angka kuota untuk tiap perusahaan, kita menggunakan kriteria yang jelas yang disusun dalam suatu indeks bobot," tegas Nasrullah.
Ia berharap, Ditjen PKH menjadi contoh transparansi bagaimana cara yang baik untuk penentuan kuota impor. Sebagaimana arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menegaskan Kementan harus berkomitmen untuk menjalankan visi keterbukaan informasi publik.
Sedangkan, untuk hilir, akan dilakukan dorongan pertumbuhan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, sehingga dapat diandalkan untuk menjaga harga. Kemudian, memastikan RPHU yang dibangun sesuai dengan ketentuan persyaratan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.
Dalam jangka pendek, harga sudah mulai membaik. Ini efektif karena sekarang pengeluaran Surat Edaran diikuti dengan ketegasan pemerintah dalam pelaksanaannya.
"Yang saya lakukan di antaranya, pemberian sanksi sesuai kewenangan Ditjen PKH untuk yang tidak patuh, penegakan implementasi cross-monitoring-berita acara tanpa saksi tidak diterima, secara terus menerus mengingatkan dan mengomunikasikan kebijakan kepada asosiasi dan stakeholders lain agar patuh," papar dia.
Ia menyampaikan, pengetatan aturan dan regulasi ini lantaran Ditjen PKH Kementan sadar, bahwa kalau ada situasi oversupply, perlu dilakukan pemotongan sampai harga membaik.
"Kita akan mengevaluasi dan melihat harga secara seksama, dan mengambil tindakan yang perlu, termasuk pemotongan. Hendaknya ini dilihat sebagai suatu kewajaran, kalau oversupply, ya memang harus dipotong," tambah Nasrullah.
Ia menambahkan, regulasi yang disiapkan untuk jangka panjang, misalnya Revisi Permentan No 32 yang akan diperbaiki secara sistemik, baik dari hulu sampai ke hilir.
Di hulu, yang akan dilakukan batasan angka kuota impor GPS sesuai dengan perhitungan, sehingga tidak berlebih. Lalu, mengatur secara jelas kriteria persyaratan untuk mendapatkan alokasi kuota impor GPS.
"Sesuai arahan Pak Menteri, dengan tujuan transparansi, dalam penentuan angka kuota untuk tiap perusahaan, kita menggunakan kriteria yang jelas yang disusun dalam suatu indeks bobot," tegas Nasrullah.
Ia berharap, Ditjen PKH menjadi contoh transparansi bagaimana cara yang baik untuk penentuan kuota impor. Sebagaimana arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menegaskan Kementan harus berkomitmen untuk menjalankan visi keterbukaan informasi publik.
Sedangkan, untuk hilir, akan dilakukan dorongan pertumbuhan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, sehingga dapat diandalkan untuk menjaga harga. Kemudian, memastikan RPHU yang dibangun sesuai dengan ketentuan persyaratan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.
Lihat Juga :
