Ridwan Kamil Tuding Mahfud MD, Politikus Demokrat Sebut Tidak Elok
Rabu, 16 Desember 2020 - 18:24 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/SINDOnews/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuding pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai pemicu kerumuman massa Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jabar beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil seusai menjalani pemeriksaan di Polda Jabar pada hari ini, Rabu (16/12/2020) tadi.
Menurut dia, pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq pada Minggu 9 November lalu lalu sepanjang tertib dan damai menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung Habib Rizieq dan menimbulkan kerumunan yang luar biasa.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan. Semua sudah diatur dan masing-masing pejabat punya tanggung jawab masing-masing.
“Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar, itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing,” kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).(Baca juga : Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD )
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terkait kasus kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq, menurut anggota Komisi I DPR ini, semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing
Menurut dia, pernyataan Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq pada Minggu 9 November lalu lalu sepanjang tertib dan damai menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung Habib Rizieq dan menimbulkan kerumunan yang luar biasa.
Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan. Semua sudah diatur dan masing-masing pejabat punya tanggung jawab masing-masing.
“Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar, itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing,” kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2020).(Baca juga : Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD )
Mengenai siapa yang bertanggung jawab terkait kasus kerumunan yang disebabkan Habib Rizieq, menurut anggota Komisi I DPR ini, semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing
Lihat Juga :
