Kisruh Ridwan Kamil dan Mahfud MD, Pengamat: Jangan Saling Menyalahkan
loading...
Ridwan Kamil atau Kang Emil, membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia meminta Menko Polhukam, Mahfud MD bertanggung jawab atas kekisruhan Habib Rizieq. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil membuat pernyataan yang mengejutkan. Gubernur Jawa Barat itu meminta Menko Polhukam, Mahfud MD bertanggung jawab atas kekisruhan yang melibatkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS).
(Baca juga: Ini Pernyataan Mahfud MD yang Dipersoalkan Ridwan Kamil Terkait Habib Rizieq)
Pernyataan itu disampaikan Kang Emil usai diperiksa Penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan massa pendukung HRS di Megamendung, Bogor.
(Baca juga: Ridwan Kamil Tuntut Keadilan, Ungkit Kerumunan Massa Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta)
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menganggap, pernyataan Emil lebih kepada keputusasaannya menertibkan wilayah Jawa Barat dari protokol kesehatan.
(Baca juga: Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD)
"Selain tidak bijak karena seharusnya keduanya koordinasi, saling dukung, bukan menyalahkan dan melempar tanggung jawab," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/12/2020).
(Baca juga : Kasus COVID-19 Hari Ini Bertambah 6.725, Jawa Barat Juara Satu )
Menurutnya, dari sisi struktur, statemen Mahfud MD soal kepulangan HRS dinilai benar. Ia menilai, memang hak HRS maupun pendukungnya untuk menjemput dan tidak ada larangan. Adapaun soal kerumunan yang terjadi, seharusnya menjadi tanggung jawab penegak hukum dan daerah masing-masing.
(Baca juga : Kompensasi Rp39 Miliar untuk Korban Terorisme, Jokowi: Nilainya Tak Sebanding Penderitaan )
Dalam konteks ini, kata Dedi, Ridwan Kamil menunjukkan ketidakhidmatannya kepada Menko Polhukam yang semestinya ia menjadi menyokong berhasil atau tidaknya ketertiban di daerah.
"Di luar itu, kondisi ini menandai jika pemerintah belum berhasil harmoni dalam kebijakan juga pelaksanaan, terbukti masih ada antar pejabat publik saling klaim kegagalan," kata Dedi menandaskan.
(Baca juga: Ini Pernyataan Mahfud MD yang Dipersoalkan Ridwan Kamil Terkait Habib Rizieq)
Pernyataan itu disampaikan Kang Emil usai diperiksa Penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan massa pendukung HRS di Megamendung, Bogor.
(Baca juga: Ridwan Kamil Tuntut Keadilan, Ungkit Kerumunan Massa Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta)
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menganggap, pernyataan Emil lebih kepada keputusasaannya menertibkan wilayah Jawa Barat dari protokol kesehatan.
(Baca juga: Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD)
"Selain tidak bijak karena seharusnya keduanya koordinasi, saling dukung, bukan menyalahkan dan melempar tanggung jawab," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu (16/12/2020).
(Baca juga : Kasus COVID-19 Hari Ini Bertambah 6.725, Jawa Barat Juara Satu )
Menurutnya, dari sisi struktur, statemen Mahfud MD soal kepulangan HRS dinilai benar. Ia menilai, memang hak HRS maupun pendukungnya untuk menjemput dan tidak ada larangan. Adapaun soal kerumunan yang terjadi, seharusnya menjadi tanggung jawab penegak hukum dan daerah masing-masing.
(Baca juga : Kompensasi Rp39 Miliar untuk Korban Terorisme, Jokowi: Nilainya Tak Sebanding Penderitaan )
Dalam konteks ini, kata Dedi, Ridwan Kamil menunjukkan ketidakhidmatannya kepada Menko Polhukam yang semestinya ia menjadi menyokong berhasil atau tidaknya ketertiban di daerah.
"Di luar itu, kondisi ini menandai jika pemerintah belum berhasil harmoni dalam kebijakan juga pelaksanaan, terbukti masih ada antar pejabat publik saling klaim kegagalan," kata Dedi menandaskan.
(maf)
Lihat Juga :
