Bansos Berupa BST, JIK: Akan Tekan Penyelewengan Setiap Bantuan Kemensos
Rabu, 16 Desember 2020 - 05:00 WIB
loading...
A
A
A
"Maka dari itu, Kemensos memiliki pekerjaan rumah untuk membangun sebuah sistem kontrol agar bantuan yang digunakan masyarakat kepada hal-hal yang konsumtif dan benar-benar hanya digunakan untuk kebutuhan dasar keluarga," lanjutnya.
JIK mengimbau agar Kemensos dan stakeholder terkait harus menciptakan ekosistem penyaluran BST secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tidak terjadi penyalahgunaan dari tingkat pusat hingga masyarakat karena erat kaitannya dengan citra Kemensos dan Pemerintahan Jokowi.
"Semoga kejadian yang tidak diharapkan tidak terulang kembali karena berkaitan erat dengan citra dan reputasi Kemensos dan Pemerintah Jokowi jilid kedua yang menjadi taruhannya. Kepercayaan publik (public trust) harus tetap terjaga," harapnya.
JIK mengimbau agar Kemensos membuka diri. Saran, masukan dan kritik konstruktif mesti membuat Kemensos berbenah diri. Perbaikan data menjadi mutlak diperlukan agar penerima tepat sasaran.
"Kemensos membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos secara konsisten memperbaiki DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial (bansos). Prosedur perbaikan kini lebih ketat. Perbaikan meliputi by name, by address, by account atau pos bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank," ujarnya.
"Bansos secara real, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat daya beli masyarakat tetap terjaga dan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat Indonesia di tengah pendemi. Bansos juga menghindarkan dari gejolak sosial yang diakibatkan masalah ekonomi imbas pandemi ini," tutup Irfaan.
JIK mengimbau agar Kemensos dan stakeholder terkait harus menciptakan ekosistem penyaluran BST secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Tidak terjadi penyalahgunaan dari tingkat pusat hingga masyarakat karena erat kaitannya dengan citra Kemensos dan Pemerintahan Jokowi.
"Semoga kejadian yang tidak diharapkan tidak terulang kembali karena berkaitan erat dengan citra dan reputasi Kemensos dan Pemerintah Jokowi jilid kedua yang menjadi taruhannya. Kepercayaan publik (public trust) harus tetap terjaga," harapnya.
JIK mengimbau agar Kemensos membuka diri. Saran, masukan dan kritik konstruktif mesti membuat Kemensos berbenah diri. Perbaikan data menjadi mutlak diperlukan agar penerima tepat sasaran.
"Kemensos membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos secara konsisten memperbaiki DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial (bansos). Prosedur perbaikan kini lebih ketat. Perbaikan meliputi by name, by address, by account atau pos bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank," ujarnya.
"Bansos secara real, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat daya beli masyarakat tetap terjaga dan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat Indonesia di tengah pendemi. Bansos juga menghindarkan dari gejolak sosial yang diakibatkan masalah ekonomi imbas pandemi ini," tutup Irfaan.
(maf)
Lihat Juga :
