KPK Sebut Sistem Lingkungan Kerja Bikin Pejabat Kaya Masih Korupsi
Sabtu, 12 Desember 2020 - 10:43 WIB
loading...
A
A
A
"Padahal kalau kita pikir, kalau sudah kaya ya sudah dong. Tapi ternyata tidak ada hubungannya karena kita lihat juga sistem yang membelit membuat orang jadi tidak perduli kaya atau miskin selama lima tahun," jelasnya.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Misalnya, kata Pahala, kepala daerah selama menjabat terpaksa jatuh ke sistem yang membuat kepala daerah itu korupsi bukan buat dirinya sendiri. Padahal untuk yang lain misalnya sponsor dan pihak-pihak lain yang mendorong maju hingga korupsi untuk anak buahnya sendiri.
"Atau di daerah status dia sebagai kepala daerah yang membuat semua orang ekspektasinya tinggi. Kalau berkunjung bagi-bagi duit. Padahal kita sebut lah berapa sih gaji menteri? Cuma 19 juta plus dom (dana operasional menteri) 20 juta per bulan. 80% harus dipertanggung jawabkan. Padahal lihat ekspektasi orang, kalau ada menteri rasanya udah cukup lah semuanya. Padahal nggak," ungkapnya.
(Baca: KPK Diminta Lebih Berani Telusuri Asal Usul Harta Kekayaan Pejabat)
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Misalnya, kata Pahala, kepala daerah selama menjabat terpaksa jatuh ke sistem yang membuat kepala daerah itu korupsi bukan buat dirinya sendiri. Padahal untuk yang lain misalnya sponsor dan pihak-pihak lain yang mendorong maju hingga korupsi untuk anak buahnya sendiri.
"Atau di daerah status dia sebagai kepala daerah yang membuat semua orang ekspektasinya tinggi. Kalau berkunjung bagi-bagi duit. Padahal kita sebut lah berapa sih gaji menteri? Cuma 19 juta plus dom (dana operasional menteri) 20 juta per bulan. 80% harus dipertanggung jawabkan. Padahal lihat ekspektasi orang, kalau ada menteri rasanya udah cukup lah semuanya. Padahal nggak," ungkapnya.
(Baca: KPK Diminta Lebih Berani Telusuri Asal Usul Harta Kekayaan Pejabat)
Lihat Juga :
