Diplomasi Forum Demokrasi Bali

loading...
Diplomasi Forum Demokrasi Bali
Andi Purwono
Andi Purwono
Dosen Hubungan Internasional FISIP dan Wakil Rektor III Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang

INDONESIA kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) pada 10 Desember 2020. BDF ke-13 ini mengusung tema “Demokrasi dan Pandemi: Tantangan dari Pengalaman Covid-19". Beberapa isu utama yang akan dibahas yakni respons negara terhadap pandemi, upaya pemulihan, dan bagaimana membangun ketahanan masyarakat pascapandemi dalam kerangka demokrasi. Meski di masa pandemi, mengapa Indonesia terus berdiplomasi melalui Forum Demokrasi Bali ini?

Para ilmuwan hubungan internasional menyebut bahwa diplomasi memiliki dua makna penting, yaitu proses komunikasi dan representasi (Christer J Nsson: 2013: 439). Dengan perspektif itu, maka beberapa arti penting BDF bisa disebut. Pertama, sebagai proses komunikasi, BDF menjadi media bertukar informasi dan pengalaman tentang pengaruh pandemi terhadap praktik demokrasi.

Sejak digelar pertama kali pada 10-11 Desember 2008, BDF fokus pada pengembangan arsitektur demokrasi yang progresif di kawasan Asia Pasifik melalui proses diskusi antarnegara, berbagi pengalaman, dan best practices. Karenanya, dari BDF 2020 akan bisa diketahui pergeseran kecenderungan publik terhadap tata kelola pemerintahan akibat pandemi dan bagaimana solusi tentang masa depan demokrasi di era krisis global. Termasuk juga menarik diketahui apakah e-democracy atau demokrasi digital menjadi pilihan yang tidak terhindarkan ke depan.



Dalam pengalaman Indonesia, misalnya, kekhawatiran penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona sempat muncul. Sejumlah kalangan, termasuk organisasi keagamaan, misalnya, telah menyampaikan masukannya. Selain tingkat partisipasi, kekhawatiran utama adalah jaminan keselamatan warga di tengah pandemi akibat potensi kerumunan massal di tengah kampanye dan hari pemilihan. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 sebanyak 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Karena itu, diperlukan perhatian besar dalam rangka menjamin pilkada ini agar tidak hanya bisa berjalan secara demokratis, tetapi juga aman dan sehat. Korelasi antara pilkada dan pandemi ini tentu menjadi bagian pembelajaran penting demokrasi.

Kedua, sebagai diplomacy at home (komunikasi ke dalam) untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi. Hingga kini demokrasi dinilai sebagai sistem politik terbaik, tetapi ia tidak lepas dari sejumlah problem (Frank Cunningham: 2002: 15-26). Karenanya, perjuangan mencapai demokrasi hakiki harus terus dilakukan karena secara prosedural berbagai praktik demokrasi telah berjalan, tetapi secara substansial beberapa hal masih membutuhkan pembenahan.

Sebagai contoh, praktik kontestasi politik berbiaya tinggi, mahar politik, politik uang, hingga konflik selama dan pascapemilihan masih dijumpai. Beberapa kalangan juga sempat memunculkan pemikiran untuk kembali ke demokrasi perwakilan demi mengurangi kemudaratan (bahaya). Daftar kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi pada 2018 dan 2019 misalnya juga sering dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Artinya, masih diperlukan usaha agar nilai-nilai demokrasi sejati diwujudkan dan rakyat bisa benar-benar memiliki kedaulatan.



Pengakuan Internasional
Ketiga, sebagai representasi dan penegas postur kita sebagai negara demokratis. Banyak tokoh nasional telah memperjuangkan iklim demokrasi bahkan sejak Orde Baru. Setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah pada 2005 dengan sukses, Indonesia pada Januari 2006 diakui oleh Freedom House sebagai negara demokratis.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top