Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Sistem Negara Tauhid ala Habib Rizieq
Sabtu, 05 Desember 2020 - 08:11 WIB
loading...
Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab melontarkan istilah negara tauhid dalam Dialog Nasional 212, beberapa waktu lalu. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua bidang Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah , Razikin mempertanyakan istilah sistem negara tauhid yang dilontarkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab atau akrab disapa Habib Rizieq dalam Dialog Nasional 212 beberapa waktu lalu.
Razikin meminta Habib Rizieq memperjelas kerangka epistemologinya, sehingga tidak hanya bisa melempar isu dan sekedar ingin kelihatan berbeda. "Yang dia maksud negara berbasis tauhid itu teokrasikah, Khilafakah, nomokrasikah atau kah dia hanya sekedar memberi kritik terhadap sistem negara Pancasila pada tataran implementasinya?," kata Razikin saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (5/12/2020).
(Baca juga : Susi Pudjiastuti 'Ngamuk' Disebut Keliru Oleh Hashim Djojohadikusumo )
Dia menegaskan, kerangka itu perlu diperjelas agar semua pihak bisa mengerti posisi teoritis Habib Rizieq dalam perdebatan konsep Kenegaraan ini. Dia melihat, sejak kembali dari Arab Saudi, setidaknya ada dua isu yang Habib Rizieq khutbahkan kepada jamaahnya. Pertama, revolusi akhlak, kedua negara yang berbasis tauhid. (Baca juga: Seruan Habib Rizieq Hijrah ke Sistem Negara Tauhid, PDIP: Bisa Berkelahi )
"Kedua isu yang dikhutbahkan beliau itu bukanlah sesuatu yang baru. Founding father kita telah sungguh-sungguh melakukan ijtihad yang pada akhirnya sepakat dengan sistem konsep negara Pancasila," ujarnya.
(Baca juga : Emak-emak Waspada ya, Ancaman Siber Intai Sistem Belajar Online )
Bagi Pemuda Muhammadiyah, negara Pancasila merupakan Kontekstualisasi dari konsep kenegaraan dalam Islam. Dalam Islam konsep kenegaraan tidak diatur secara terperinci, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, seperti amanah, musayawarah, keadilan, perlindungan HAM, dan ketaatan rakyat kepada Pemerintah.
"Maka kemudian, tugas para ahli melakukan ijtihad dan hasil ijtihad itulah menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan oleh pemimpin negara," katanya.
Di sisi lain, konstitusi jelas mengatakan bahwa negara kita adalah yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam tafsir Islam disebut dengan tauhid. Jadi, agak membingungkan ketika Habib Rizieq mengajak orang berhijrah ke negara yang berbasis tauhid. (Baca juga: Perisai Tauhid Jadi Logo Partai Ummat, Ini Penjelasan Amien Rais )
Razikin menganggap, Indonesia menjamin kebebasan bagi rakyat untuk menjalankan agamanya masing-masing. Negara Indonesia tidak memisahkan agama dari kehidupan politik. Karena itu negara tidak memberikan ruang bagi kepada komunisme.
"Bukti tidak ada pemisahan agama dari negara, negara mengatur masalah-masalah keagamaan. Sistem negara kita ini yang paling ideal, lalu kemudian dalam implementasinya ada berbagai problem, mari kita perbaiki bersama," katanya.
Razikin meminta Habib Rizieq memperjelas kerangka epistemologinya, sehingga tidak hanya bisa melempar isu dan sekedar ingin kelihatan berbeda. "Yang dia maksud negara berbasis tauhid itu teokrasikah, Khilafakah, nomokrasikah atau kah dia hanya sekedar memberi kritik terhadap sistem negara Pancasila pada tataran implementasinya?," kata Razikin saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (5/12/2020).
(Baca juga : Susi Pudjiastuti 'Ngamuk' Disebut Keliru Oleh Hashim Djojohadikusumo )
Dia menegaskan, kerangka itu perlu diperjelas agar semua pihak bisa mengerti posisi teoritis Habib Rizieq dalam perdebatan konsep Kenegaraan ini. Dia melihat, sejak kembali dari Arab Saudi, setidaknya ada dua isu yang Habib Rizieq khutbahkan kepada jamaahnya. Pertama, revolusi akhlak, kedua negara yang berbasis tauhid. (Baca juga: Seruan Habib Rizieq Hijrah ke Sistem Negara Tauhid, PDIP: Bisa Berkelahi )
"Kedua isu yang dikhutbahkan beliau itu bukanlah sesuatu yang baru. Founding father kita telah sungguh-sungguh melakukan ijtihad yang pada akhirnya sepakat dengan sistem konsep negara Pancasila," ujarnya.
(Baca juga : Emak-emak Waspada ya, Ancaman Siber Intai Sistem Belajar Online )
Bagi Pemuda Muhammadiyah, negara Pancasila merupakan Kontekstualisasi dari konsep kenegaraan dalam Islam. Dalam Islam konsep kenegaraan tidak diatur secara terperinci, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, seperti amanah, musayawarah, keadilan, perlindungan HAM, dan ketaatan rakyat kepada Pemerintah.
"Maka kemudian, tugas para ahli melakukan ijtihad dan hasil ijtihad itulah menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan oleh pemimpin negara," katanya.
Di sisi lain, konstitusi jelas mengatakan bahwa negara kita adalah yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam tafsir Islam disebut dengan tauhid. Jadi, agak membingungkan ketika Habib Rizieq mengajak orang berhijrah ke negara yang berbasis tauhid. (Baca juga: Perisai Tauhid Jadi Logo Partai Ummat, Ini Penjelasan Amien Rais )
Razikin menganggap, Indonesia menjamin kebebasan bagi rakyat untuk menjalankan agamanya masing-masing. Negara Indonesia tidak memisahkan agama dari kehidupan politik. Karena itu negara tidak memberikan ruang bagi kepada komunisme.
"Bukti tidak ada pemisahan agama dari negara, negara mengatur masalah-masalah keagamaan. Sistem negara kita ini yang paling ideal, lalu kemudian dalam implementasinya ada berbagai problem, mari kita perbaiki bersama," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
