18.629 Warga di Jateng Belum Terima e-KTP Jelang Pilkada, Ini Respons Ganjar Pranowo

Keluhan lain adalah munculnya laporan dari buruh yang disebut diperbolehkan mencoblos namun akan dipotong upahnya oleh perusahaan. Ganjar mengaku sudah mengetahui hal itu dan meminta pada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat surat edaran pada perusahaan agar tidak membatasi hak konstitusi para buruh.

"Tadi keluhan soal buruh, nah buruh ini macem-macem, ada yang nyoblos tapi setelah itu dipotong (upahnya) ndak boleh. Maka saya minta nanti Disnaker segera membuat surat edaran, pada seluruh perusahaan agar buruh bisa memilih karena ini hak konstitusinya. Selebihnya sih insyaallah sudah berjalan dengan baik dan kita memastikan untuk bisa berjalan," katanya.

Kemudian pada hari terakhir Kampanye Terbuka yakni 5 Desember besok, Ganjar meminta pada Partai Politik dan Calon Kepala Daerah untuk tidak usah ramai-ramai. Selain itu, Ganjar juga mengajak Parpol serta Paslon untuk mencopot APK bersama-sama.

Di sisi lain, Ganjar juga meminta pada KPU untuk memanfaatkan hari-hari jelang pencoblosan untuk memasifkan sosialisasi hari pemilihan. Sehingga, masyarakat benar-benar tahu tata cara pencoblosan di tengah Pandemi COVID-19. "Terus pada saat rekap biasanya berkerumun, nggak usah. Serahkan saja pada saksi, percayakan pada saksi. Maka seluruh calon siapkan saksi dengan baik dan tolong saksinya di rapid, agar kemudian bisa memastikan bahwa yang datang itu memang sehat. Kira-kira yang penting itu," pungkasnya.