MUI Singgung Kembali Perlunya Membentuk DKN Gagasan Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ), Anwar Abbas menyatakan, sebagai bangsa kita ingin sekali negeri ini aman tenteram dan damai di mana rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia.

(Baca juga: Ini yang Perlu Diketahui Saat Vaksin Datang)

Tetapi hal itu tampaknya belum bisa kita wujudkan karena perbedaan pendapat dan pandangan di antara kita sebagai anak bangsa masih tajam.

"Pertanyaannya mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena berbedanya informasi dan kepentingan serta sudut pandang yang kita pergunakan. Untuk itu menurut saya kita harus duduk bersama membicarakan apa yang telah menjadi persoalan di antara kita. Dan di dalam bermusyawarah tersebut kita harus samakan sikap dan pandangan kita," tutur Anwar, Jumat (4/12/2020).

(Baca juga: Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Dinilai Harus Segera Disahkan)

Anwar melanjutkan, sebagai panduan dalam bermusyawarah tersebut menurut dia, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI yang baru KH Miftahul Akhyar dalam sambutannya dalam acara penutupan MUNAS MUI yang lalu tentu sangat menarik untuk kita perhatikan.

Di mana kata Anwar, Kiai Miftachul mengatakan supaya di antara kita ada persatuan dan kesatuan, maka di dalam berdakwah dan atau bermusyawarah kita harus menjunjung tinggi prinsip saling hormat menghormati dan harga menghargai.

Oleh karena itu agar musyawarah dan dialog tersebut bisa berjalan dengan baik maka sikap dan cara yang harus kita kembangkan bersama menurut KH Miftahul Akhyar adalah :

1. Mengajak bukan mengejek
2. Merangkul bukan memukul
3. Menyayangi bukan menyaingi
4. Mendidik bukan membidik
5. Membina bukan menghina
6. Membela bukan mencela
7. Mencari solusi bukan mencari simpati.

Menurutnya, bila hal-hal dan cara-cara seperti itu bisa kita tegakkan dalam permusyawaratan dan pertemuan yang dilakukan, maka Insya Allah musyawarah dan dialog itu akan bisa berjalan dengan baik, karena masing-masing pihak merasa dihormati dan dihargai. Sehingga pertemuan itu diharapkan akan dapat membawa hasil yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

"Lalu timbul pertanyaan siapa yang akan menyelenggarakan dan atau menjadi penyelenggara musyawarah dan dialog tersebut? Menurut saya gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk satu dewan dengan nama Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang sudah pernah beliau gagas dalam periode lalu untuk dilanjutkan dan diaktifkan kembali," tuturnya.

"Kita harapkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa akan dapat kita atasi secara bersama-sama, sehingga masalah covid 19 dan kehidupan ekonomi yang sangat berat yang kita hadapi saat ini akan bisa kita atasi karena semua pihak sudah sama visi dan pandangannya dalam memajukan negeri yang sama-sama kita cintai ini," tandasnya.