Ini Sebabnya Praktik Politik Uang Tak Ditangani Sampai Tuntas

Godaan itu diprediksi akan sulit ditolak karena kondisi ekonomi mereka sedang tidak baik. Dia meminta Bawaslu dan aparat keamanan untuk mengawasi titik rawan pelanggaran-pelanggaran pilkada.

Bahkan, politik uang sudah masuk kategori pidana. “Jangan sampai malah itu makin masif. Ketika semua fokus di protokol kesehatan, yang lain malah tidak terawasi secara efektif,” ucap Ninis.

Politik uang ini sudah lama terjadi, tetapi sulit diendus. Ninis menerangkan ada banyak faktor yang membuat politik uang tetap ada.

(Baca: Perludem Kritisi Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020)

Pertama, regulasinya menyatakan pemberi dan penerima bisa dipidana. Masyarakat menjadi takut untuk melaporkan. Kedua, waktu pelaporan dibatasi hanya tiga hari sejak kejadian.

“Orang-orang kan tidak tahu, mungkin baru melaporkan seminggu kemudian. Ketika melaporkan sudah kadaluarsa. Banyak lubang-lubang untuk menjerat. Kalau sampai ketahuan aktor intelektualnya bisa didiskualifikasi. Namun, proses di Gakkumdu itu panjang dan ada batas waktu. Itu sulit membuat tuntas,” paparnya.