SMRC: Bansos Belum Tepat Sasaran

Selasa, 12 Mei 2020 - 13:56 WIB
loading...
SMRC: Bansos Belum Tepat...
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (kanan) menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako kepada jemaat GPIB Torsina di Kelurahan Cipinang, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
A A A
JAKARTA - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa bantuan sosial ( bansos ) yang diberikan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 belum efektif. Diduga banyak orang yang tidak berhak justru menerima.

Survei ini dilakukan pada 5-6 Mei 2020 dengan jumlah responden 1.235 orang. Margin of error survei ini 2,9 persen. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapan, sebanyak 49 persen responden menyatakan bansos belum mencapai sasaran.

"Sementara yang menilai sudah mencapai sasaran lebih sedikit, yakni 37 persen," ujarnya dalam rilis survei bertajuk Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial, Selasa (12/5/2020).

Abbas menerangkan, temuan itu cukup mengkhawatirkan mengingat besarnya dana yang dikucurkan pemerintah. Bansos itu akan berarti jika mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. (Baca juga: Kemensos Salurkan 362 Bantuan Sembako Presiden di Kelurahan Cipinang ).

Berdasarkan survei, bansos dianggap tidak tepat sasaran karena ada warga yang berhak tapi belum menerima. Angkanya mencapai 60 persen responden. Sedangkan 29 persen responden menyatakan bansos diberikan kepada yang tidak berhak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, ada 34 persen warga yang layak menerima bansos. Mereka terdiri dari yang berada di bawah garis kemiskinan 9,41 persen dan sedikit di atas garis kemiskinan sebanyak 24,97 persen.

"Menurut temuan penelitian ini baru 21 persen warga yang menerima. Berarti ada 13 persen yang belum menerima atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional pada 2020 yang diproyeksi berjumlah 271 juta jiwa," tutur Abbas.

Abbas menilai 13 persen warga itu mendesak untuk mendapatkan bantuan. "Ini persoalan serius karena mereka tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat dan bayar kontrakan, serta persoalan-persoalan mendesak lainnya," pungkasnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Boni Hargens: Transformasi...
Boni Hargens: Transformasi Polri Harus Dinilai Secara Komprehensif, Bukan dari Satu Indeks
Kemensos Tindak Lanjuti...
Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK atas 1.747 Pendamping PKH, Rp7,9 Miliar Harus Dikembalikan ke Negara
Pakar Hukum: Konsep...
Pakar Hukum: Konsep Presisi Jadi Kunci Meningkatnya Kepercayaan Publik kepada Polri
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Boni Hargens: Peningkatan...
Boni Hargens: Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Polri Perkuat Stabilitas Demokrasi
Jokowi dan PSI Dinilai...
Jokowi dan PSI Dinilai Satu Paket Politik, Ini Temuan Survei LPI
Pemkot Tangsel-Kemensos...
Pemkot Tangsel-Kemensos Gelar Bakti Sosial Terintegrasi, Warga Rasakan Manfaat Beragam Layanan
Bagaimana Industri Farmasi...
Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Rekomendasi
IHSG Ditutup Melemah...
IHSG Ditutup Melemah ke 6.315, 309 Saham Berakhir di Zona Merah
Mahasiswa Universitas...
Mahasiswa Universitas Paramadina Pelajari Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas
3 Warga Sipil Tewas...
3 Warga Sipil Tewas Ditembak OPM, Koops TNI Habema Buru para Pelaku
Berita Terkini
Dokter Tifa Klaim Simpan...
Dokter Tifa Klaim Simpan Bukti Kejanggalan Ijazah Jokowi Meski Eksepsinya Diterima
Sudaryono Jadi Kepala...
Sudaryono Jadi Kepala BGN, Aktivis 98 Yakin Program MBG Jadi Lebih Baik
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Infografis
Wilayahnya Berdekatan,...
Wilayahnya Berdekatan, Negara-negara Ini Belum Serang Israel di 2024
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved