37 Lembaga Dibubarkan Selama Periode 2014-2020, Ini Daftarnya

Rabu, 02 Desember 2020 - 07:08 WIB
loading...
37 Lembaga Dibubarkan...
MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan sejak 2014 hingga 2020 sudah ada 37 lembaga non struktural (LNS) yang dibubarkan. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPANRB ) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah telah membubarkan 37 lembaga non struktural (LNS) sejak 2014 hingga 2020. Menurutnya, semua lembaga ini berpayung hukum peraturan presiden.

"Tahun 2014 sampai hari ini, yang 10 tadi sudah terdapat 37 lembaga yang telah dibubarkan dengan peraturan presiden," katanya dikutip dari konfrensi pers virtual, Rabu (2/12/2020).

Tjahjo mengatakan pada 2014 terdapat 10 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No. 176/2014. Kemudian 2015 terdapat 2 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No 16/2015. Lalu 2016 ada 9 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No 116/2016. (Baca juga: Menpan RB Kembali Usulkan Pembubaran Lembaga Tahun Depan )

Kemudian pada 2017 terdapat 2 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No 124/2016 dan Perpres No 21/2017. Terakhir 2020 terdapat 14 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No 82/2020 dan Perpres 112/2020.

Berikut daftar lembaga-lembaga yang telah dibubarkan: (Baca juga: Jangan Hanya Kesal Pak Jokowi, PAN: Reshuffle Kabinet Jika Perlu )

Tahun 2014
1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Dewan Buku Nasional
4. Komisi Hukum Nasional
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10. Dewan Gula Indonesia

Tahun 2015
1. Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
2. Dewan Nasional Perubahan Iklim

Tahun 2016
1. Badan Benih Nasional
2. Badan Pengendali Bimbingan Massal
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
6. Dewan Kelautan Indonesia
7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Tahun 2017
1. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasiona

Tahun 2020
1. Badan KoordinasiNasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011- 2025
3. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
5. Dewan Riset Nasional
6. Dewan Ketahanan Pangan
7. Badan PengembanganWilayah Surabaya-Madura
8. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
9. Komisi Pengawas Haji Indonesia
10. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
11. Badan Pertimbangan Telekomunikasi Indonesia
12. Komisi Nasional Lanjut Usia
13. Badan Olahraga Profesional Indonesia
14. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
BSKDN Kemendagri Tekankan...
BSKDN Kemendagri Tekankan Pentingnya Mentalitas Disiplin ASN sebagai Pelayan Publik
Perkuat Manajemen Talenta...
Perkuat Manajemen Talenta Berbasis Merit Sistem, BSKDN Kemendagri: Bangun ASN Adaptif
Prabowo Sebut Lebih...
Prabowo Sebut Lebih Takut pada Birokrat Korup Ketimbang Kuntilanak
Polri di Bawah Presiden...
Polri di Bawah Presiden Konsekuensi Desain Ketatanegaraan Pascareformasi
Mencari Realitas Indonesia...
Mencari Realitas Indonesia di Luar Jendela Gedung Tinggi: Ilusi Kemajuan RI
LAN Tekankan Karakter...
LAN Tekankan Karakter Literasi Digital sebagai Fondasi Bangun Birokrasi Masa Depan
Indonesia Terlalu Banyak...
Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk
Jelang Kelulusan, Menpan...
Jelang Kelulusan, Menpan RB Bekali Praja IPDN soal Wajah Baru Pelayanan Publik
Evaluasi WFH ASN Pekan...
Evaluasi WFH ASN Pekan Pertama, MenPANRB: Cukup Menggembirakan
Rekomendasi
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPSK Hari Ini, Berikut Poin-poin Lengkapnya
Usai Tinggalkan NCT,...
Usai Tinggalkan NCT, Mark Resmi Dirikan Perusahaan Kreatif Upper Room
BI Respons Rupiah Tembus...
BI Respons Rupiah Tembus Rp18.000, Samakan Nasib dengan Tetangga RI
Berita Terkini
Breaking News: Noel...
Breaking News: Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Silmy Karim Ditahan...
Silmy Karim Ditahan KPK, Ini Respons Menteri Imipas Agus Andrianto
Kejagung: Proyek Motor...
Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
Dadan Hindayana Tersangka...
Dadan Hindayana Tersangka Dugaan Korupsi MBG, PDIP Minta Pengawasan Diperketat
Pertumbuhan 5,6%, tetapi...
Pertumbuhan 5,6%, tetapi Mengapa Investor Masih Gelisah?
Jelang Vonis Kasus Sertifikasi...
Jelang Vonis Kasus Sertifikasi K3, Noel: Kalau Saya Terbukti Peras Pengusaha Hukum Mati
Infografis
Jakarta Gencar Bersih-bersih...
Jakarta Gencar Bersih-bersih Ikan Sapu-sapu, Ini Alasannya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved