Tekan Kekerasan Gender, TII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan bagi Korban
Selasa, 01 Desember 2020 - 15:42 WIB
loading...
The Indonesian Institute (TII) menyayangkan banyak kasus yang tidak tertangani dan memperdalam fenomena ‘gunung es’ kasus kekerasan berbasis gender dari waktu ke waktu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kaum perempuan acap kali masih menjadi sasaran tindakan kekerasan. Beragam faktor pemicunya, salah satunya yakni kondisi ekonomi di dalam rumah tangga. Apalagi, kondisi pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak terhadap penghasilan yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Terkait itu, pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyayangkan banyak kasus yang tidak tertangani dan memperdalam fenomena ‘gunung es’ kasus kekerasan berbasis gender dari waktu ke waktu. Situasi ini membutuhkan gerak dari berbagai pemangku kepentingan untuk bertindak secara bersama-sama. (Baca juga: TII: Pandemi Bikin Pekerja Perempuan Rentan Alami Rugi Ekonomi Hingga Kekerasan)
“Persoalannya, terdapat tantangan dari aspek korban dan institusional yang sulit ditangani. Banyak korban kekerasan yang terpinggirkan dari layanan dan akhirnya mengalami dampak psikososial tanpa adanya pendamping psikososial maupun penegakan hukum yang dibutuhkan,” ujar Peneliti bidang Sosial TII Nopitri Wahyuni dalam penjelasan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (1/12/2020).
Dia melanjutkan peningkatan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender merupakan salah satu prioritas refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Seiring dengan momentum ini, terdapat beberapa hal yang perlu didorong, terutama sinergi untuk memperkuat layanan penanganan kasus melalui peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), lembaga pengada layanan maupun pihak lain yang memiliki andil besar dalam mendampingi korban.
Pertama, Pemda harus berkomitmen dalam menjalankan wewenang dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan di daerah. Hal ini diupayakan melalui pemberian dukungan psikologis dan jaminan keamanan bagi pendamping korban di tingkat daerah.
Terkait itu, pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyayangkan banyak kasus yang tidak tertangani dan memperdalam fenomena ‘gunung es’ kasus kekerasan berbasis gender dari waktu ke waktu. Situasi ini membutuhkan gerak dari berbagai pemangku kepentingan untuk bertindak secara bersama-sama. (Baca juga: TII: Pandemi Bikin Pekerja Perempuan Rentan Alami Rugi Ekonomi Hingga Kekerasan)
“Persoalannya, terdapat tantangan dari aspek korban dan institusional yang sulit ditangani. Banyak korban kekerasan yang terpinggirkan dari layanan dan akhirnya mengalami dampak psikososial tanpa adanya pendamping psikososial maupun penegakan hukum yang dibutuhkan,” ujar Peneliti bidang Sosial TII Nopitri Wahyuni dalam penjelasan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (1/12/2020).
Dia melanjutkan peningkatan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender merupakan salah satu prioritas refleksi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Seiring dengan momentum ini, terdapat beberapa hal yang perlu didorong, terutama sinergi untuk memperkuat layanan penanganan kasus melalui peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), lembaga pengada layanan maupun pihak lain yang memiliki andil besar dalam mendampingi korban.
Pertama, Pemda harus berkomitmen dalam menjalankan wewenang dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan di daerah. Hal ini diupayakan melalui pemberian dukungan psikologis dan jaminan keamanan bagi pendamping korban di tingkat daerah.
Lihat Juga :
