Pengganti Edhy Prabowo Harus Punya Rekam Jejak Baik dan Berpihak kepada Nelayan
Selasa, 01 Desember 2020 - 09:29 WIB
loading...
Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia (SNTI) Kajadin berharap agar Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) pengganti Edhy Prabowo mempunyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia (SNTI) Kajadin berharap agar Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) pengganti Edhy Prabowo adalah figur yang mempunyai rekam jejak yang baik dan berani mengambil terobosan dalam pengelolaan perikanan.
"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," kata Kajidin dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Selasa (1/12/2020).
Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini yang cukup bermanfaat bagi nelayan dan pengusaha adalah regulasi tentang asuransi mandiri dan perizinanan kapal ikan yang dibuat transparan. "Zaman Dirjen Perikanan Tangkap dijabat oleh Zulficar Mochtar, perizinan kapal telah dibuat transparan dan cepat," kata Kajidin.
Saat itu juga KKP memberlakukan wajib asuransi bagi awak kapal ikan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan. Kebijakan asuransi itu telah memberi manfaat nyata bagi nelayan dan awak kapal perikanan karena memberi rasa nyaman dan aman ketika bekerja di laut. "Figur seperti Zulficar Mochtar inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk memimpin KKP," pungkas Kajidin.
(Baca juga: Gara-gara Suap Edhy Prabowo, Beleid Ekspor Benur Harus Dibatalkan ).
"Syarat kedekatan dengan nelayan bukan cuma jargon atau lips service, tapi yang penting adalah mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan," kata Kajidin dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Selasa (1/12/2020).
Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini yang cukup bermanfaat bagi nelayan dan pengusaha adalah regulasi tentang asuransi mandiri dan perizinanan kapal ikan yang dibuat transparan. "Zaman Dirjen Perikanan Tangkap dijabat oleh Zulficar Mochtar, perizinan kapal telah dibuat transparan dan cepat," kata Kajidin.
Saat itu juga KKP memberlakukan wajib asuransi bagi awak kapal ikan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan. Kebijakan asuransi itu telah memberi manfaat nyata bagi nelayan dan awak kapal perikanan karena memberi rasa nyaman dan aman ketika bekerja di laut. "Figur seperti Zulficar Mochtar inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk memimpin KKP," pungkas Kajidin.
(Baca juga: Gara-gara Suap Edhy Prabowo, Beleid Ekspor Benur Harus Dibatalkan ).
Lihat Juga :
