Gara-gara Suap Edhy Prabowo, Beleid Ekspor Benur Harus Dibatalkan
Senin, 30 November 2020 - 16:52 WIB
loading...
Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta pemerintah membatalkan kebijakan ekspor bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo karena banyak celah korupsi. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Laode Muhamad Syarif menilai kasus dugaan suap dengan tersangka Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi momentum pemerintah mengevaluasi dan membatalkan ekspor benih lobster (benur).
"Karena keputusan menteri soal membolehkannya ekspor benih lobster rawan dan menimbulkan praktik korupsi, maka Kepmen (Keputusan Menteri) tersebut harus dibatalkan," ujar Laode Muhamad Syarif kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (30/11/2020).
(Baca: Suap Benur Edhy Prabowo, Eks Pimpinan Desak KPK Usut Korporasi Lain)
Keputusan Menteri yang dimaksud Syarif sebenarnya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah RI. Peraturan ini diteken Edhy Prabowo selaku Menteri KP tertanggal 4 Mei 2020 serta diundangkan dan berlaku sejak 5 Mei 2020.
Syarif melanjutkan, beleid yang diteken Edhy Prabowo tersebut harus diganti dengan beleid baru dan kembalikan ke Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani Susi Pudjiastuti selaku Menteri KP saat itu.
"Karena keputusan menteri soal membolehkannya ekspor benih lobster rawan dan menimbulkan praktik korupsi, maka Kepmen (Keputusan Menteri) tersebut harus dibatalkan," ujar Laode Muhamad Syarif kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (30/11/2020).
(Baca: Suap Benur Edhy Prabowo, Eks Pimpinan Desak KPK Usut Korporasi Lain)
Keputusan Menteri yang dimaksud Syarif sebenarnya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah RI. Peraturan ini diteken Edhy Prabowo selaku Menteri KP tertanggal 4 Mei 2020 serta diundangkan dan berlaku sejak 5 Mei 2020.
Syarif melanjutkan, beleid yang diteken Edhy Prabowo tersebut harus diganti dengan beleid baru dan kembalikan ke Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani Susi Pudjiastuti selaku Menteri KP saat itu.
Lihat Juga :
