Edhy Prabowo Tersangka, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Siapa?
Sabtu, 28 November 2020 - 09:19 WIB
loading...
A
A
A
Sementara, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai perlunya menata ulang terhadap elemen kelembagaan di dalam kementerian tersebut. "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Selain itu, dirinya juga berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," pesannya.
(Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat ).
Terkait posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi Menteri KP Ad Interim, Arif mengingatkan bahwa masa jabatan itu hanya singkat. Lantaran itu, dirinya meminta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.
"Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," pungkas Arif.
Selain itu, dirinya juga berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," pesannya.
(Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat ).
Terkait posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi Menteri KP Ad Interim, Arif mengingatkan bahwa masa jabatan itu hanya singkat. Lantaran itu, dirinya meminta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.
"Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," pungkas Arif.
(zik)
Lihat Juga :
