Kemensos Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Akselerasi Penyerapan Anggaran di Awal Tahun 2021
Rabu, 25 November 2020 - 22:01 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp408,8 triliun. Dalam pernyataannya, Presiden menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.
Tujuannya, agar belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Presiden juga memberi arahan kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar bantuan sosial segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
“Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Presiden. Atas arahan Presiden, Mensos Juliari menyatakannya kesiapannya.
“Kementerian Sosial siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat,” kata Mensos Juliari di Jakarta (25/11/2020).
Pada kesempatan tersebut, Mensos Juliari yang hadir di Istana Negara menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden. Hal ini sebagai representasi dari beberapa fokus belanja Pemerintah tahun 2021 dimana salah satunya perlindungan sosial. Selain itu, kesempatan menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden juga dengan pertimbangan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.
Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp408,8 triliun. Dalam pernyataannya, Presiden menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.
Tujuannya, agar belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Presiden juga memberi arahan kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara agar bantuan sosial segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
“Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata Presiden. Atas arahan Presiden, Mensos Juliari menyatakannya kesiapannya.
“Kementerian Sosial siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat,” kata Mensos Juliari di Jakarta (25/11/2020).
Pada kesempatan tersebut, Mensos Juliari yang hadir di Istana Negara menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden. Hal ini sebagai representasi dari beberapa fokus belanja Pemerintah tahun 2021 dimana salah satunya perlindungan sosial. Selain itu, kesempatan menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden juga dengan pertimbangan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.
Lihat Juga :
