Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
OTT Edhy Prabowo, Politikus Golkar Ungkap Soal Benih Lobster
loading...
Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Dedi Mulyadi angkat suara terkait OTT KPK terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dan sejumlah anggota DPR lainnya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dedi Mulyadi angkat suara terkait operasi tangkap tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan sejumlah anggota DPR lainnya.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Pria yang akrab disapa Demul ini berharap agar Edhy dan beberapa teman-temannya bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi ini.
(Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, MUI: Menyedihkan)
"Kita berharap Pak menteri, Pak Edhy dan teman-temanya bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pak Edhy sebagai menteri KKP,” kata Demul saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).
"Itu tanggapannya, karena kalau mengenai Kasusnya kita tunggu saja nanti materi kasus yang dituduhkan karena sampai hari ini kita belum tahu materi kasusnya," sambungnya.
(Baca juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Tingkatkan Kompetensi Tenaga Medis)
Terkait tuduhan korupsi ekspor benih lobster, Demul menegaskan, sebagai Wakil Ketua Komisi IV, dirinya sejak awal tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena hal itu tidak layak dilakukan. Pertama, benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungannya, walau jumlahnya dikatakan ada 2 miliar, itu bukan soal.
"Yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan," papar Demul.
Kedua, sambung Demul, benih lobster berarti lobster yang masih anak-anak dan anak-anak tidak boleh dieksploitasi dan harus disayangi. Dan ketiga, benih lobster itu kan dikirim ke Vietnam. Vietnam sendiri dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.
"Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budidaya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sejak awal dia sudah menyampaikan keberatannya. Dan terakhir, Komisi IV DPR juga memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor.
"Sekarang, yang berikutnya juga, apabila nanti dibuat ada raker dengan KKP ya saya akan terus menyampaikan bahwa benih lobster ini dihentikan," tegasnya.
"Pokoknya gini deh, ada atau tidak kaitan (OTT) dengan benih lobster, pokoknya ekspor benih lobster harus dihentikan. Jadi tidak penting apakah ada kasus atau tidak ada kasus," pungkas Demul.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Pria yang akrab disapa Demul ini berharap agar Edhy dan beberapa teman-temannya bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi ini.
(Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, MUI: Menyedihkan)
"Kita berharap Pak menteri, Pak Edhy dan teman-temanya bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pak Edhy sebagai menteri KKP,” kata Demul saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).
"Itu tanggapannya, karena kalau mengenai Kasusnya kita tunggu saja nanti materi kasus yang dituduhkan karena sampai hari ini kita belum tahu materi kasusnya," sambungnya.
(Baca juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Tingkatkan Kompetensi Tenaga Medis)
Terkait tuduhan korupsi ekspor benih lobster, Demul menegaskan, sebagai Wakil Ketua Komisi IV, dirinya sejak awal tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena hal itu tidak layak dilakukan. Pertama, benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungannya, walau jumlahnya dikatakan ada 2 miliar, itu bukan soal.
"Yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan," papar Demul.
Kedua, sambung Demul, benih lobster berarti lobster yang masih anak-anak dan anak-anak tidak boleh dieksploitasi dan harus disayangi. Dan ketiga, benih lobster itu kan dikirim ke Vietnam. Vietnam sendiri dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.
"Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budidaya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sejak awal dia sudah menyampaikan keberatannya. Dan terakhir, Komisi IV DPR juga memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor.
"Sekarang, yang berikutnya juga, apabila nanti dibuat ada raker dengan KKP ya saya akan terus menyampaikan bahwa benih lobster ini dihentikan," tegasnya.
"Pokoknya gini deh, ada atau tidak kaitan (OTT) dengan benih lobster, pokoknya ekspor benih lobster harus dihentikan. Jadi tidak penting apakah ada kasus atau tidak ada kasus," pungkas Demul.
(maf)
Explore More