Mahfud MD Klaim Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Hanya 2,2%
Senin, 23 November 2020 - 21:40 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada Serentak 2020 hanya sebesar 2,2% dari sekitar 73.500 gelaran acara. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan hingga hari ke-59 masa kampanye Pilkada Serentak 2020 berjalan relatif baik, aman dan terkendali. Meski ditemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan , tapi belum terdapat kasus besar.
Dijelaskan Mahfud, pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada Serentak 2020 hanya sebesar 2,2% dari sekitar 73.500 gelaran acara.
"Ada pelanggaran protokol kesehatan terjadi sebanyak 2,2% dari 73.500 even, itu pelanggarannya kira-kira 1.510 protokol kesehatan, itu pun yang kecil-kecil, misalnya lupa pakai masker, jumlah di ruangan lebih dua orang, dan sebagainya," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (23/11/2020). (Baca juga: Covid-19 Masih Tinggi, Dekati Pilkada KPU Diminta Penuhi Hak Kelompok Rentan )
Mahfud juga menjelasakan, sejumlah kasus pelanggaran yang ditemukan saat ini telah diproses. Adapun pidana khusus terkait pilkada berjumlah 16 kasus.
"Yang diproses pindana khusus untuk Pilkada ada 16 tindak pidana yang sekarang dalam proses penyidikan, penyidikan dan juga sudah dalam proses peradilan juga. Jadi jangan bilang bahwa tidak ada tindakan. Semua sudah ditindak, ada yang melanggar protokol, ada yang diperingatkan langsung berubah, kemudian ada yang diproses pidana, dan sebagainya," katanya.
Dia mengimbau agar pasangan calaon dan juga tim kampanye tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika melanggar, kata Mahfud, sanksi yang diberikan bisa diskualifikasi. (Baca juga: Pandemi COVID-19 Berpotensi Picu Tingginya Golput di Pilkada, Apa Solusinya? )
"Jangan main-main kepada paslon dan tim kampanyenya, karena kalau melakukan pelanggaran protokol Kesehatan kami tindak, seperti yang lain, bahkan sampai diskualifikasi, tergantung pada kapasitas pelanggarannya," ujarnya.
Mahfud MD pun meminta agar masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkada, karena hanya lima tahun sekali. Menurutnya, setiap individu dapat menentukan pemimpin mereka sendiri.
"Kita juga mohon agar masyarakat diberi pemahaman, agar berpartisipasi di dalam pilkada, karena lima tahun pemimpin akan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri," katanya.
( Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Dijelaskan Mahfud, pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan Pilkada Serentak 2020 hanya sebesar 2,2% dari sekitar 73.500 gelaran acara.
"Ada pelanggaran protokol kesehatan terjadi sebanyak 2,2% dari 73.500 even, itu pelanggarannya kira-kira 1.510 protokol kesehatan, itu pun yang kecil-kecil, misalnya lupa pakai masker, jumlah di ruangan lebih dua orang, dan sebagainya," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (23/11/2020). (Baca juga: Covid-19 Masih Tinggi, Dekati Pilkada KPU Diminta Penuhi Hak Kelompok Rentan )
Mahfud juga menjelasakan, sejumlah kasus pelanggaran yang ditemukan saat ini telah diproses. Adapun pidana khusus terkait pilkada berjumlah 16 kasus.
"Yang diproses pindana khusus untuk Pilkada ada 16 tindak pidana yang sekarang dalam proses penyidikan, penyidikan dan juga sudah dalam proses peradilan juga. Jadi jangan bilang bahwa tidak ada tindakan. Semua sudah ditindak, ada yang melanggar protokol, ada yang diperingatkan langsung berubah, kemudian ada yang diproses pidana, dan sebagainya," katanya.
Dia mengimbau agar pasangan calaon dan juga tim kampanye tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika melanggar, kata Mahfud, sanksi yang diberikan bisa diskualifikasi. (Baca juga: Pandemi COVID-19 Berpotensi Picu Tingginya Golput di Pilkada, Apa Solusinya? )
"Jangan main-main kepada paslon dan tim kampanyenya, karena kalau melakukan pelanggaran protokol Kesehatan kami tindak, seperti yang lain, bahkan sampai diskualifikasi, tergantung pada kapasitas pelanggarannya," ujarnya.
Mahfud MD pun meminta agar masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkada, karena hanya lima tahun sekali. Menurutnya, setiap individu dapat menentukan pemimpin mereka sendiri.
"Kita juga mohon agar masyarakat diberi pemahaman, agar berpartisipasi di dalam pilkada, karena lima tahun pemimpin akan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri," katanya.
( Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
(abd)
Lihat Juga :
