Jokowi Perintahkan Mendagri-Kapolri Tegakkan Aturan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020

Senin, 23 November 2020 - 10:44 WIB
loading...
Jokowi Perintahkan Mendagri-Kapolri...
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDO
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta Mendagri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Idham Azis memberi perhatian khusus pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang diselenggarakan 9 Desember 2020 atau masih dalam suasana pandemi corona (Covid-19).

"Saya minta kepada Mendagri, Kapolri, dan satgas daerah untuk memberi perhatian khusus kepada proses pilkada karena tinggal kurang lebih dua minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu kerjaan besar kita yaitu menyelesaikan Covid dan ekonomi," ujar Jokowi dalam Ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Jokowi memerintahkan jajarannya menegakkan aturan disiplin protokol kesehatan secara ketat, terutama di hari H pencoblosan dan pada masa akhir kampanye. Jangan sampai momentum Pilkada Serentak 2020 justru menciptakan kluster baru penularan virus corona.

(Baca juga: Tekan Angka Penyebaran COVID-19, Mobilisasi Massa Harus Ditiadakan di Pilkada ).

"Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan dilakukan ketat terutama nanti pas hari pencoblosan, dan juga di saat kampanye terakhir ini," jelasnya.

Di sisi lain, Jokowi mengingatkan Satgas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah untuk menyeimbangkan gas dan rem demi mencegah gelombang kedua penularan virus.

(Baca juga: Pelanggaran Masif, Komitmen Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Jadi Tantangan KPU ).

Jika gelombang kedua terjadi maka Indonesia kembali mundur. Karenanya, pencegahan dan intervensi terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan harus dilakukan.

(Baca juga: Tak Ada Aturan Diskualifikasi, Bawaslu Beberkan Sanksi Bagi Cakada Pelanggar Prokes ).

"Ini yang bisa membuat kita set back mundur lagi karena itu langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin," pungkas Jokowi.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Jokowi Mulai Safari...
Jokowi Mulai Safari Politik, Feri Amsari: Sah, Cuma Nggak Tahu Diri Saja
Kapolri: Hari Bhayangkara...
Kapolri: Hari Bhayangkara Jadi Momentum Evaluasi dan Mendengar Masukan Masyarakat
Hadiri Pekan Olahraga...
Hadiri Pekan Olahraga Polri dan CFD, Kapolri: Momentum Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat
Kunjungi Lampung Tengah,...
Kunjungi Lampung Tengah, Jokowi Jajan Es Kopi dan Keripik Pisang di Sentra UMKM
Jelang Hari Bhayangkara...
Jelang Hari Bhayangkara Ke-80, Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi
Kunjungi Maliosewu,...
Kunjungi Maliosewu, Jokowi Jajan Es Teh Manis
Rekomendasi
Dari Sampang, Rihul...
Dari Sampang, Rihul CZ Bangun Peluang Lewat Konten Digital
BPS: Sensus Ekonomi...
BPS: Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Penetapan Pajak Pribadi
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Berita Terkini
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Infografis
Profil Prof Soenardi...
Profil Prof Soenardi Prawirohatmodjo, Namanya Ada di Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved