Tes COVID-19 Fluktuatif, Satgas Minta Pemda Perbaiki Sistem Operasional Laboratorium

JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah masih mengejar ketertinggalan pencapaian angka testing yang ditetapkan oleh WHO. Di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, maka diperlukan pelaksanaan testing sebanyak 267.000 orang per minggu.

"Sejak awal bulan Juli sampai minggu ketiga Oktober terlihat adanya tren peningkatan testing yang baik. Tetapi kembali melemah pada dua pekan setelahnya. Dan kembali melesat sampai pekan ini. Dan hampir mencapai target WHO yaitu berada di angka 86,25% pada November minggu kedua," katanya saat konferensi pers, Kamis (19/11/2020)

Wiku mengatakan ada tren penurunan testing pada hari-hari tertentu, khususnya saat libur. Dia menyayangkan adanya penurunan testing saat hari libur. "Ini harusnya kita hindari karena kita sudah cukup lama menghadapi keadaan COVID-19 ini. Kami menyayangkan sekali hal ini terjadi mengingat virus ini tidak mengenal hari libur. Maka kita tidak lepas tangan dalam kondisi ini," ujarnya. ( )

Dia meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem operasional laboratorium di wilayah masing-masing. Mulai dari penambahan shift kerja hingga pemberian insentif yang sepadan.

"Saya imbau bagi pemerintah daerah setempat untuk menambah dan memperbaiki mekanisme operasional laboratorium. Melalui penambahan shift laboran dan pemberian insentif yang sepadan. Dan tentunya koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu perlu adanya pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat testing yang digunakan," katanya.

Wiku mengakui memang tidak mudah mencapai sistem kesehatan yang sempurna di negara yang cukup menantang secara geografis seperti Indonesia. Pasalnya Indonesia memiliki area yang luas, ribuan pulau dan dipisahkan banyak perairan. ( )

"Akan tetapi saya tekankan bahwa kondisi ideal tersebut bukan tidak mungkin terjadi karena pencapaian saat ini sudah 86% lebih. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan kesehatan serta kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi peluang ketimpangan di Indonesia akibatnya aksesibilitas yang berbeda-beda bagi setiap daerah," katanya.