Bio Farma: Data Tak Satu Sistem Jadi Kendala Pemetaan Distribusi Vaksin COVID-19
Kamis, 19 November 2020 - 15:48 WIB
loading...
Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengakui data kesehatan di Indonesia yang tidak satu sistem, menjadi kendala dalam menentukan pemetaan distribusi vaksin COVID-19. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama Bio Farma , Honesti Basyir mengakui data kesehatan di Indonesia yang tidak satu sistem, menjadi kendala dalam menentukan pemetaan distribusi vaksin COVID-19 .
"Sekarang kita akui, sekarang ketika kita mulai melakukan sistem strategi distribusi vaksin COVID ini, kita mengalami kendala karena data-data itu ada yang di BPJS, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang di Kementerian Dalam Negeri dan lainnya," kata Basyir dalam Konferensi Pers Pengawalan Badan POM terhadap Vaksin COVID-19 secara virtual, Kamis (19/11/2020).
"Pada saat kita ingin menentukan siapa yang benar-benar berhak untuk mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. Ini kan harus ada satu datanya," ungkap Basyir. (Baca juga: Penerbitan Izin Vaksin Covid-19 Harus Referensi WHO, Tidak Bisa Dikarang BPOM )
Sehingga, kata Basyir, Indonesia harus memiliki satu data kesehatan yang sama. "Memang ini saya pikir ini permasalahan yang justru pada saat pandemi ini rasanya Indonesia ya, kita harus memiliki satu data kesehatan yang sama."
Basyir pun mengatakan dengan adanya data yang sama, ini juga akan membantu pemerintah nantinya untuk bisa memprofiling peta Kesehatan Nasional Indonesia. "Karena kita pasti tahu itu di daerah mana yang sering terjadi semacam outbreak, outbreak-nya apa, atau mungkin ada semacam kejadian yang lain, penyakit yang lain," ujarnya.
"Kalau kita memiliki suatu data yang benar, program-program pemerintah dalam bidang kesehatan, terutama untuk membentuk yang namanya health security, tentunya akan lebih manageable," ujar Basyir. (Baca juga: Sistem Pusdatin Kemenkes Diperbaiki, Update Harian Data Corona Tertunda )
Hal ini, kata Basyir, juga telah disampaikan saat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. "Itulah yang kami sampaikan kemarin di rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI kemarin. Kenapa kita membutuhkan satu data, dan data yang harus dimiliki oleh pemerintah, tidak boleh dimiliki oleh industri, karena ini adalah masalah data kependudukan," katanya.
"Sekarang kita akui, sekarang ketika kita mulai melakukan sistem strategi distribusi vaksin COVID ini, kita mengalami kendala karena data-data itu ada yang di BPJS, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang di Kementerian Dalam Negeri dan lainnya," kata Basyir dalam Konferensi Pers Pengawalan Badan POM terhadap Vaksin COVID-19 secara virtual, Kamis (19/11/2020).
"Pada saat kita ingin menentukan siapa yang benar-benar berhak untuk mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. Ini kan harus ada satu datanya," ungkap Basyir. (Baca juga: Penerbitan Izin Vaksin Covid-19 Harus Referensi WHO, Tidak Bisa Dikarang BPOM )
Sehingga, kata Basyir, Indonesia harus memiliki satu data kesehatan yang sama. "Memang ini saya pikir ini permasalahan yang justru pada saat pandemi ini rasanya Indonesia ya, kita harus memiliki satu data kesehatan yang sama."
Basyir pun mengatakan dengan adanya data yang sama, ini juga akan membantu pemerintah nantinya untuk bisa memprofiling peta Kesehatan Nasional Indonesia. "Karena kita pasti tahu itu di daerah mana yang sering terjadi semacam outbreak, outbreak-nya apa, atau mungkin ada semacam kejadian yang lain, penyakit yang lain," ujarnya.
"Kalau kita memiliki suatu data yang benar, program-program pemerintah dalam bidang kesehatan, terutama untuk membentuk yang namanya health security, tentunya akan lebih manageable," ujar Basyir. (Baca juga: Sistem Pusdatin Kemenkes Diperbaiki, Update Harian Data Corona Tertunda )
Hal ini, kata Basyir, juga telah disampaikan saat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. "Itulah yang kami sampaikan kemarin di rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI kemarin. Kenapa kita membutuhkan satu data, dan data yang harus dimiliki oleh pemerintah, tidak boleh dimiliki oleh industri, karena ini adalah masalah data kependudukan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
