Awas, Tetap Nekat Kumpulkan Massa dalam Jumlah Besar Bakal Ditindak Tegas
Senin, 16 November 2020 - 14:06 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat akan menindak tegas dan menegakkan hukum jika masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar.
"Pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar," kata Mahfud MD , Senin (16/11/2020).
Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, Mahfud berharap agar memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.
(Baca juga: Mahfud MD: Jangan Ragu, Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan! ).
"Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara Nomokrasi (negara hukum). Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram, dan damai," jelasnya.
"Pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar," kata Mahfud MD , Senin (16/11/2020).
Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, Mahfud berharap agar memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.
(Baca juga: Mahfud MD: Jangan Ragu, Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan! ).
"Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara Nomokrasi (negara hukum). Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tenteram, dan damai," jelasnya.
Lihat Juga :
