PBI BPJS Kesehatan Dihapus, Pemerintah Harus Perhatikan Pasien Gagal Ginjal
Minggu, 10 Mei 2020 - 13:20 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Ardiansyah, jika ada persoalan data di Kementerian Sosial (Kemensos) maka, dibuat klasifikasi prioritas. Sementara, untuk kepentingan lainnya perlu dicermati dengan seksama. Pemutakhiran data Kemensos seyogyanya tidak mengorbankan masyarakat yang sangat membutuhkan layanan BPJS Kesehatan apalagi untuk golongan-golongan penyakit yang kritis dan risikonya adalah keselamatan jiwa masyarakat.
"Jangan hanya karena kesalahan dalam manajemen data di Kemensos, masyarakat kecil yang harus menanggung risikonya," tukasnya.
Ardiansyah menegaskan, akses pelayanan HD yang terjadi kepada pasien gagal ginjal merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah yang kerap kali terjadi. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76/2015 tentang PBI Jaminan Kesehatan di mana, Kemensos bertanggung jawab untuk mendata peserta PBI Jaminan Kesehatan.
"Namun, dalam melakukan pendataan, proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan pedoman penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan kerap tidak tepat sasaran," sesalnya.
Karena itu dia menegaskan, pasien cuci darah yang dihentikan layanan BPJS Kesehatan ini perlu segera untuk direspons pemerintah sehingga, mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dari masyarakat akibat ketidakberesan manajemen data Pemerintah.
"Jangan hanya karena kesalahan dalam manajemen data di Kemensos, masyarakat kecil yang harus menanggung risikonya," tukasnya.
Ardiansyah menegaskan, akses pelayanan HD yang terjadi kepada pasien gagal ginjal merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah yang kerap kali terjadi. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76/2015 tentang PBI Jaminan Kesehatan di mana, Kemensos bertanggung jawab untuk mendata peserta PBI Jaminan Kesehatan.
"Namun, dalam melakukan pendataan, proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan pedoman penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan kerap tidak tepat sasaran," sesalnya.
Karena itu dia menegaskan, pasien cuci darah yang dihentikan layanan BPJS Kesehatan ini perlu segera untuk direspons pemerintah sehingga, mengantisipasi jatuhnya korban jiwa dari masyarakat akibat ketidakberesan manajemen data Pemerintah.
Lihat Juga :
