DPR Ingatkan Joe Biden Tak Politisasi Isu HAM di Papua
Sabtu, 14 November 2020 - 18:06 WIB
loading...
Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie mengatakan tidak tertutup kemungkinan bagi AS untuk ikut campur terhadap negara-negara yang dituding melakukan pelanggaran HAM. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Kemenangan Joe Biden dalam kontestasi Pilpres Amerika Serikat diharapkan membawa angin segar bagi penerapan isu Hak Asasi Manusia ( HAM ) di dunia. Terutama menyangkut masyarakat multikultural, lingkungan usaha, kelompok minoritas, dan wilayah konflik.
"Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi AS untuk ikut campur terhadap negara-negara yang dituding melakukan pelanggaran HAM," ujar Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2020). (Baca juga: JK Sebut Dialog Cara Terbaik Selesaikan Permasalah Papua)
Lebih lanjut Jimmy berharap nantinya kepemimpinan Biden tak mempolitisasi isu HAM yang ada di Papua. Mengingat, AS sendiri dianggap memiliki peran mengintegrasikan Papua, sebelumnya Irian Barat ke dalam wilayah NKRI.
"Seperti yang tercatat dalam sejarah, bahwa Amerika Serikat berperan penting dalam mengintegrasikan Papua dengan Indonesia melalui perjanjian New York (New York Agreement) tahun 1962. Kemudian dilakukan Pepera dengan hasil sebagian besar rakyat Papua memilih bergabung bersama Indonesia," jelasnya.
Melihat begitu kuatnya peran Amerika Serikat dalam integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI tersebut, maka Politikus PDIP ini menilai sudah seharusnya komitmen tersebut tetap dijaga oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Joe Biden.
"Jadi tidak perlu Amerika Serikat tiba-tiba bertindak bagaikan kampiun penegak HAM di dunia, yang berhak mengintervensi penegakan HAM di setiap negara, termasuk dalam masalah Papua," tandasnya.
Di sisi lain, Jimmy berharap Presiden Joe Biden mampu membawa kebijakan diplomasi dalam masalah Papua, dengan prinsip penegakan HAM yang lebih berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dengan berbasis pada pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu menurutnya lebih baik daripada hanya membawa isu HAM di tataran politik atau elitis.
"Mengingat, selama ini Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin di antara provinsi lain di Indonesia. Walaupun selama ini pemerintah Indonesia telah menempuh kebijakan otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Papua Barat," jelasnya.
Dalam peningkatan kesejahteraan berbasis kekayaan alam Papua ini, menurutnya, Joe Biden bisa berperan nyata dengan menjadikan investasi Amerika Serikat di Tanah Papua, terutama melalui PT Freeport untuk lebih manusiawi.
"Joe Biden jangan hanya menjadikan PT Freeport sebagai mesin pengeruk kekayaan dari tanah Papua untuk diangkut ke negara AS," ucapnya.
Dia pun menegaskan sebenarnya masa depan Papua tidak ditentukan siapa pun presiden AS yang memimpin. Karena, meski AS mengusung isu-isu HAM, tapi secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara kapitalis yang akan selalu mencari wilayah-wilayah untuk menanam dan mengakumulasi modalnya. (Baca juga: Ucapkan Selamat ke Joe Biden, Putin Tunggu Hasil Resmi Pilpres AS)
"Apalagi dalam kenyataan, investasi PT Freeport selama ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar pelanggaran HAM di Papua," pungkasnya.
"Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi AS untuk ikut campur terhadap negara-negara yang dituding melakukan pelanggaran HAM," ujar Anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2020). (Baca juga: JK Sebut Dialog Cara Terbaik Selesaikan Permasalah Papua)
Lebih lanjut Jimmy berharap nantinya kepemimpinan Biden tak mempolitisasi isu HAM yang ada di Papua. Mengingat, AS sendiri dianggap memiliki peran mengintegrasikan Papua, sebelumnya Irian Barat ke dalam wilayah NKRI.
"Seperti yang tercatat dalam sejarah, bahwa Amerika Serikat berperan penting dalam mengintegrasikan Papua dengan Indonesia melalui perjanjian New York (New York Agreement) tahun 1962. Kemudian dilakukan Pepera dengan hasil sebagian besar rakyat Papua memilih bergabung bersama Indonesia," jelasnya.
Melihat begitu kuatnya peran Amerika Serikat dalam integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI tersebut, maka Politikus PDIP ini menilai sudah seharusnya komitmen tersebut tetap dijaga oleh pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Joe Biden.
"Jadi tidak perlu Amerika Serikat tiba-tiba bertindak bagaikan kampiun penegak HAM di dunia, yang berhak mengintervensi penegakan HAM di setiap negara, termasuk dalam masalah Papua," tandasnya.
Di sisi lain, Jimmy berharap Presiden Joe Biden mampu membawa kebijakan diplomasi dalam masalah Papua, dengan prinsip penegakan HAM yang lebih berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dengan berbasis pada pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu menurutnya lebih baik daripada hanya membawa isu HAM di tataran politik atau elitis.
"Mengingat, selama ini Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi termiskin di antara provinsi lain di Indonesia. Walaupun selama ini pemerintah Indonesia telah menempuh kebijakan otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan Papua Barat," jelasnya.
Dalam peningkatan kesejahteraan berbasis kekayaan alam Papua ini, menurutnya, Joe Biden bisa berperan nyata dengan menjadikan investasi Amerika Serikat di Tanah Papua, terutama melalui PT Freeport untuk lebih manusiawi.
"Joe Biden jangan hanya menjadikan PT Freeport sebagai mesin pengeruk kekayaan dari tanah Papua untuk diangkut ke negara AS," ucapnya.
Dia pun menegaskan sebenarnya masa depan Papua tidak ditentukan siapa pun presiden AS yang memimpin. Karena, meski AS mengusung isu-isu HAM, tapi secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara kapitalis yang akan selalu mencari wilayah-wilayah untuk menanam dan mengakumulasi modalnya. (Baca juga: Ucapkan Selamat ke Joe Biden, Putin Tunggu Hasil Resmi Pilpres AS)
"Apalagi dalam kenyataan, investasi PT Freeport selama ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar pelanggaran HAM di Papua," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
