Pemulihan Ekonomi Lambat, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Umbar Optimisme
Jum'at, 13 November 2020 - 08:29 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat jika dibandingkan negara-negara lain. FOTO/DOK.dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengakui bahwa perekonomian Indonesia membaik, tapi jika dibandingkan negara-negara lain ternyata pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 masih minus, yakni -3,49%.
"Dari sisi persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi, Indonesia jauh lebih kecil angkanya dibanding negara-negara lain. Tingkat perbaikan itu hanya mencapai 34,4%. Sedangkan negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia naiknya lebih cepat, seperti China 53,1% dari 3,2% menjadi 4,9%. Pun, AS yaitu 67,8% dari -9 persen menjadi -2,9%," kata politikus Partai Gerindra dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
"Lalu, ada Singapura 47,4% dari -13,3% jadi -7%, Korea Selatan 51,9% dari -2,7% jadi -1,3%. Selanjutnya, Vietnam 550% dari 0.4 persen jadi 2,6%, Hong Kong 62,2% dari -9% jadi -3,4% dan Uni Eropa 71,9% dari -13,9% jadi -3,9%,” kata Hergun, sapaan akrabnya. (Baca juga: Indonesia Resmi Resesi, BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III/2020 Minus 3,49% )
Ia menjelaskan, data tersebut membuktikan bahwa ternyata pemulihan ekonomi Indonesia jauh lebih lambat dibanding negara-negara yang merupakan mitra dagang Indonesia. Baik dengan negara yang pertumbuhan ekonominya sama-sama masih negatif atau minus, atau pun negara-negara yang sudah lebih dulu positif.
Karena itu, Hergun mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mengumbar optimisme kepada masyarakat, tanpa adanya perbaikan kebijakan yang jelas dan terukur, agar perekonomian Indonesia kembali bangkit. "Kami mengingatkan kepada pemerintah agar tak selalu mengumbar optimisme kepada masyarakat tanpa adanya perbaikan kebijakan. Tujuannya yaitu mendorong ekonomi lebih baik lagi. Terlebih, ini menjadi bukti bahwa efektivitas kebijakan pemerintah belum berdampak ke ekonomi," kata Hergun.
Menurut legislator asal Sukabumi itu, fakta ini tentu mengagetkan semua pihak dan yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan diperkirakan itu menjadi kenyataannya atau justru jauh lebih buruk? Daripada banyak bersikap optimismtis, harusnya pemerintah melihat lebih realistis. (Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus, Jokowi Minta Belanja Digeber )
Hergun menduga, penyebab utama lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia, karena komponen utama penumpang ekonomi Indonesia yakni konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi cenderung stagnan. Berdasarkan data, dari konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh dari kuartal II -5,52% menjadi -4,04% pada kuartal III. Sedangkan, investasi hanya naik dari sebelumnya -8,61% menjadi -6,48%.
"Hanya konsumsi pemerintah pusat yang tumbuh positif. Data itu berbanding terbalik dengan realisasi pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kategori perlindungan sosial saja sudah mampu cair 86,5%. Namun, kondisi itu tidak diiringi dengan perbaikan konsumsi rumah tangga," kata Hergun.
"Kenapa tidak juga optimal, kami melihat ada persoalan berkaitan sasaran data kurang akurat hingga jumlah yang tidak memadai dan jenis bantuan yang menggeser pola perilaku konsumsi masyarakat," katanya.
"Dari sisi persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi, Indonesia jauh lebih kecil angkanya dibanding negara-negara lain. Tingkat perbaikan itu hanya mencapai 34,4%. Sedangkan negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia naiknya lebih cepat, seperti China 53,1% dari 3,2% menjadi 4,9%. Pun, AS yaitu 67,8% dari -9 persen menjadi -2,9%," kata politikus Partai Gerindra dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
"Lalu, ada Singapura 47,4% dari -13,3% jadi -7%, Korea Selatan 51,9% dari -2,7% jadi -1,3%. Selanjutnya, Vietnam 550% dari 0.4 persen jadi 2,6%, Hong Kong 62,2% dari -9% jadi -3,4% dan Uni Eropa 71,9% dari -13,9% jadi -3,9%,” kata Hergun, sapaan akrabnya. (Baca juga: Indonesia Resmi Resesi, BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III/2020 Minus 3,49% )
Ia menjelaskan, data tersebut membuktikan bahwa ternyata pemulihan ekonomi Indonesia jauh lebih lambat dibanding negara-negara yang merupakan mitra dagang Indonesia. Baik dengan negara yang pertumbuhan ekonominya sama-sama masih negatif atau minus, atau pun negara-negara yang sudah lebih dulu positif.
Karena itu, Hergun mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mengumbar optimisme kepada masyarakat, tanpa adanya perbaikan kebijakan yang jelas dan terukur, agar perekonomian Indonesia kembali bangkit. "Kami mengingatkan kepada pemerintah agar tak selalu mengumbar optimisme kepada masyarakat tanpa adanya perbaikan kebijakan. Tujuannya yaitu mendorong ekonomi lebih baik lagi. Terlebih, ini menjadi bukti bahwa efektivitas kebijakan pemerintah belum berdampak ke ekonomi," kata Hergun.
Menurut legislator asal Sukabumi itu, fakta ini tentu mengagetkan semua pihak dan yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan diperkirakan itu menjadi kenyataannya atau justru jauh lebih buruk? Daripada banyak bersikap optimismtis, harusnya pemerintah melihat lebih realistis. (Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus, Jokowi Minta Belanja Digeber )
Hergun menduga, penyebab utama lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia, karena komponen utama penumpang ekonomi Indonesia yakni konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi cenderung stagnan. Berdasarkan data, dari konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh dari kuartal II -5,52% menjadi -4,04% pada kuartal III. Sedangkan, investasi hanya naik dari sebelumnya -8,61% menjadi -6,48%.
"Hanya konsumsi pemerintah pusat yang tumbuh positif. Data itu berbanding terbalik dengan realisasi pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kategori perlindungan sosial saja sudah mampu cair 86,5%. Namun, kondisi itu tidak diiringi dengan perbaikan konsumsi rumah tangga," kata Hergun.
"Kenapa tidak juga optimal, kami melihat ada persoalan berkaitan sasaran data kurang akurat hingga jumlah yang tidak memadai dan jenis bantuan yang menggeser pola perilaku konsumsi masyarakat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
