Sejak Awal Gatot Nurmantyo Dingin Tanggapi Pemberian Bintang Mahaputera
Kamis, 12 November 2020 - 07:33 WIB
loading...
A
A
A
Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera berpandangan bahwa menerima atau menolak penghargaan negara itu merupakan hak dari setiap warga negara, termasuk Gatot. “Hak setiap orang untuk bersikap menerima atau menolak,walau penghargaan ini sebenarnya dari negara," kata Mardani. (Baca juga: Takut Pandemi, Transportasi Bus Jadi Kurang Laku)
Namun, anggota Komisi II DPR ini menduga, kemungkinan ada unsur politis, sehingga Gatot lebih memilih untuk menolak penghargaan itu di Istana Negara. "Tapi, boleh jadi ada unsur politisnya sehingga Pak Gatot menolak," ujarnya.
Menurut legislator asal DKI Jakarta ini, unsur politis itu karena Gatot enggan dikesankan oleh publik bahwa dia yang selama ini vokal telah ditaklukkan oleh pemerintah lewat sebuah penghargaan. “Bisa jadi (tak ingin dianggap takluk). Walau kalau menerima dan tetap bersikap kritis, juga bisa," tandasnya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian putra-putri terbaik bangsa. Penghargaan tersebut merupakan hak warga negara yang oleh pemerintah dinilai layak untuk mendapatkan bintang Mahaputera.
“Nah untuk menerima atau menolak, itu kan hak dia. Jadi, kalau Pak Gatot tidak bersedia, itu hak dia. Yang penting kewajiban pemerintah sudah selesai untuk mengapresiasi salah satu putra terbaiknya dengan apa penghargaan berupa bintang Mahaputera itu," ujar Arsul.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa sebagai mantan Panglima TNI, menerima atau tidak penghargaan yang diberikan negara menjadi hak pribadi. "Itu hak pribadi beliau karena setiap warga negara boleh menerima tanda jasa atau juga menolak tanda jasa,” kata Bamsoet. (Lihat videonya: Fenomena Pohon Pisang Berdaun Putih Gegerkan Warga Kudus)
Dia mengatakan, hal yang harus dijadikan perhatian bahwa negara telah menghargai pengabdian Gatot sebagai mantan Panglima TNI. "Beliau telah menjadi Panglima dan pengabdian beliau sebagai prajurit puluhan tahun, itulah bentuk penghargaan negara kepada yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan menolak, itu juga merupakan hak sebagai warga negara," sebutnya. (Abdul Rochim/Kiswondari/Rakhmatulloh/ Fahreza Rizky)
Namun, anggota Komisi II DPR ini menduga, kemungkinan ada unsur politis, sehingga Gatot lebih memilih untuk menolak penghargaan itu di Istana Negara. "Tapi, boleh jadi ada unsur politisnya sehingga Pak Gatot menolak," ujarnya.
Menurut legislator asal DKI Jakarta ini, unsur politis itu karena Gatot enggan dikesankan oleh publik bahwa dia yang selama ini vokal telah ditaklukkan oleh pemerintah lewat sebuah penghargaan. “Bisa jadi (tak ingin dianggap takluk). Walau kalau menerima dan tetap bersikap kritis, juga bisa," tandasnya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian putra-putri terbaik bangsa. Penghargaan tersebut merupakan hak warga negara yang oleh pemerintah dinilai layak untuk mendapatkan bintang Mahaputera.
“Nah untuk menerima atau menolak, itu kan hak dia. Jadi, kalau Pak Gatot tidak bersedia, itu hak dia. Yang penting kewajiban pemerintah sudah selesai untuk mengapresiasi salah satu putra terbaiknya dengan apa penghargaan berupa bintang Mahaputera itu," ujar Arsul.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa sebagai mantan Panglima TNI, menerima atau tidak penghargaan yang diberikan negara menjadi hak pribadi. "Itu hak pribadi beliau karena setiap warga negara boleh menerima tanda jasa atau juga menolak tanda jasa,” kata Bamsoet. (Lihat videonya: Fenomena Pohon Pisang Berdaun Putih Gegerkan Warga Kudus)
Dia mengatakan, hal yang harus dijadikan perhatian bahwa negara telah menghargai pengabdian Gatot sebagai mantan Panglima TNI. "Beliau telah menjadi Panglima dan pengabdian beliau sebagai prajurit puluhan tahun, itulah bentuk penghargaan negara kepada yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan menolak, itu juga merupakan hak sebagai warga negara," sebutnya. (Abdul Rochim/Kiswondari/Rakhmatulloh/ Fahreza Rizky)
(ysw)
Lihat Juga :
