Ada COVID-19, Jokowi Turunkan Target Penerbitan Sertifikat Tanah
Senin, 09 November 2020 - 16:20 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (25/1/2019). FOTO/SINDOphoto/EKO PURWANTO
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan target penerbitan sertifikat tanah tahun ini. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat kerja penerbitan sertifikat tanah terhambat.
"Tahun ini, sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insya Allah ini bisa tercapai," katanya saat membagikan satu juta sertifikat di Istana Negara, Senin (9/11/2020).
Pada kesempatan itu dia menegaskan dalam bekerja selalu memasang target. Salah satunya dalam penerbitan sertifikat tanah. (Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Satu Juta Sertifikat Tanah secara Virtual )
Menurutnya, sebelum adanya target, sertifikat tanah yang diterbitkan hanya mencapai 500.000 dalam setahun. Jika tidak ada target penerbitan sertifikat, maka diprediksi butuh waktu 160 tahun agar seluruh tanah milik masyarakat memiliki sertifikat.
"Karena di seluruh Tanah Air ini yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Karena di tahun 2015 baru ada 46 juta sertifikat. Jadi masih kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500.000, artinya nunggunya 160 tahun," ujarnya.
"Tahun ini, sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Dan saya yakin insya Allah ini bisa tercapai," katanya saat membagikan satu juta sertifikat di Istana Negara, Senin (9/11/2020).
Pada kesempatan itu dia menegaskan dalam bekerja selalu memasang target. Salah satunya dalam penerbitan sertifikat tanah. (Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Satu Juta Sertifikat Tanah secara Virtual )
Menurutnya, sebelum adanya target, sertifikat tanah yang diterbitkan hanya mencapai 500.000 dalam setahun. Jika tidak ada target penerbitan sertifikat, maka diprediksi butuh waktu 160 tahun agar seluruh tanah milik masyarakat memiliki sertifikat.
"Karena di seluruh Tanah Air ini yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Karena di tahun 2015 baru ada 46 juta sertifikat. Jadi masih kurang 80 juta. Kalau setahun hanya 500.000, artinya nunggunya 160 tahun," ujarnya.
Lihat Juga :
