Tekan Stunting, BKKBN Dorong Kemandirian Pangan di Daerah Rentan

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan terus berupaya mewujudkan misi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul pada 2045. Salah satunya, melalui ketahanan pangan dengan pemenuhan gizi bagi masyarakat terutama golongan ekonomi bawah.

(Baca juga: Dengan Kondisi Sekarang, Habib Rizieq Diimbau Jangan Pulang Dulu)

Dalam paparannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat mencapai 26,42 juta orang. Populasi itu meningkat sekitar 1,63 juta orang sejak September 2019 atau 0,56 persen.

(Baca juga: Penempatan Pekerja Migran Dinilai Harus Sesuai Nilai Kemanusiaan)

Ia menilai, peranan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komiditi bukan pangan. Pada Maret 2020, komoditi makanan menyumbang sekitar 73,86 persen terhadap garis kemiskinan. Sementara, komoditi bukan pangan mempengaruhi sekitar 26,14 persen.

“Kontribusi konsumsi makanan menjadi sangat penting dan menarik, karena mempengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, keluarga yang harus berkualitas dan mandiri sangat terpengaruh ketika di masa pandemi ini kemudian mereka jatuh dalam keadaan miskin,” jelas Hasto dalam diskusi secara virtual yang bertajuk Ketahanan dan Swasembada Pangan Indonesia 2045 dalam Hubungan dengan Kualitas SDM, Senin (9/11/2020).

Eks Bupati Kulon Progo tersebut menambahkan, sebanyak 77 kabupaten termasuk kategori rentan dan memiliki indeks ketahanan pangan rendah pada 2019 berdasarkan data Kementerian Pertanian. Adapun sebarannya terdapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Kabupaten yang dinilai rentan mencakup tiga indikator. Tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih, tingginya prevalensi balita stunting, dan tingginya penduduk miskin. Adapun rata-rata rasio konsumsi terhadap produksi pangan di daerah rentan berada di level 4,27.

“Karena itu, ketika ada kemandirian pangan dan tidak tergantung oleh daerah lain, suplainya cukup, sebetulnya sangat menguntungkan bagi keberhasilan program BKKBN. Terutama untuk menurunkan stunting dan (membangun) keluarga yang berkualitas. Kami paham masih ada daerah-daerah yang rentan pangan dan ketersediaan masih sangat bergantung daerah lain,” ujarnya.

Hasto menyadari globalisasi internasional membuat Indonesia seolah-olah terdikte dengan komoditas tertentu sehingga variabilitas sering terlupakan. Padahal, menurut Kementerian Pertanian, diversifikasi atau variabilitas pangan sangat penting. Ada 11 komoditas pangan yang masih perlu dikembangkan untuk membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Misalnya, ubi, sagu, dan jenis pangan lainnya.

“Ini menjadi suatu tantangan. Karena kalau tersedia secara mandiri, tentu bisa juga swasembada pangan. Ini menjadi menarik sekali kalau program ketahanan pangan terpadu dengan kemandirian yang didukung SDM. BKKBN ikut berkontribusi meskipun tidak banyak dari kuantitas dan kualitasnya,” tukas dia.