Pernyataan Dubes dan Menko Polhukam Picu Resistensi Kepulangan Habib Rizieq

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opionion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyatakan, tak ada hak bagi siapa pun, termasuk pemerintah, untuk resisten terhadap kepulangan Imam Besar FPI , Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air.

"Pemerintah harus adil melayani seluruh warga negara, termasuk HRS. Meskipun secara politik kepulangan HRS bisa memicu gerakan sosial yang sejauh ini cenderung kontra pemerintah, tetapi hal itu tidak menjadi dasar pemerintah alergi," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Minggu (8/11/2020).

Justru sebaliknya, Dedi mengatakan, kepulangan inisiator gerakan aksi '411 dan 212' akan positif untuk memperjelas status hukumnya yang selama ini menggantung. Ia melihat, jika benar ada kasus hukum yang dialami HRS, maka sekurangnya akan menunjukkan kejelasan tentang kasus yang menjeratnya tersebut kepada publik. ( )

Namun begitu, Dedi menganggap, wacana kepulangan HRS sangat disayangkan karena beberapa waktu keluar pernyataan yang terkesan menyudutkan HRS.

"Statement pejabat publik semisal Dubes (Arab Saudi) Maftuh juga Menko Polhukam, yang sejauh ini justru mempromosikan narasi resisten. Padahal mereka harus bijak dan bersikap adil, jangan ada tendensi kontra dengan warga sendiri," katanya. ( )