Komisi X Minta Mendikbud Rajin Pantau Implementasi Kebijakan di Daerah

Belakangan, datang lagi kabar duka dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) diduga melakukan bunuh diri. Peristiwa fatal ini diduga karena tugas PJJ yang harus dikerjakan melebihi beban mentalnya.

"Diharapkan bantuan kuota internet dari Mendikbud dapat disalurkan dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran sehingga bisa mengurangi risiko frustasi pada siswa maupun orang tua dalam penyelenggaraan PJJ," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu. (Baca juga: Ini Motivasi Mendikbud agar Orang Tua Mau Dampingi Anak PJJ )

Diakui Zainuddin Maliki, Mendikbud telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam upaya menjamin layanan pendidikan tetap merata dan bermutu, meski dalam masa pandemi. Seperti penyediaan kurikulum darurat, upskilling dan reskilling guru dalam melaksanakan PJJ, di samping juga rencana melakukan digitalisasi sekolah.

Jangan sampai kebijakannya yang sudah bagus tersebut tidak diikuti eksekusi yang bagus di lapangan. Menurut Zainuddin, kebijakannya yang bagus di pusat, tetapi jika di lapangan tidak terlaksana dengan baik maka program yang baik dan didukung anggaran yang besar pun bisa gagal memperbaiki layanan pendidikan.

"Oleh karena itu, Mendikbud harus pantau ke bawah dan jamin policy-nya yang bagus diikuti eksekusi yang baik di lapangan. Rumusnya hasil yang baik, good result, akan diraih dari good policy yang diikuti dengan good execution," kata Zainuddin Maliki.