UU Cipta Kerja, Indonesia Dinilai Makin Siap Bersaing dengan Negara Lain
Senin, 02 November 2020 - 20:10 WIB
loading...
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mengatakan, bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) saat ini sangat ramah investasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sangat ramah investasi. Ciptaker itu dianggap membuat izin usaha semakin mudah.
(Baca juga: Komnas HAM Duga Pembunuh Pendeta Yeremia Anggota TNI)
Sebab, selama ini banyak yang mengeluhkan mengurus perizinan untuk usaha di Indonesia berbelit-belit. (Baca juga: Pascalibur Panjang Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19)
"Kita ini (Indonesia) perizinan yang sangat memprihatinkan. Karena itu pengusaha sangat merasakan betapa susahnya di dalam negeri, padahal perizinan di luar negeri sangat mudah," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (2/11/2020).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Ciptaker juga menghilangkan praktik-praktik kotor dalam proses mengurus perizinan. "Perizinan itu kan sarang korupsi. Kalau ada uang di belakang urusan jadi cepat. Jadi intinya adalah tujuan Omnibus Law adanya kepastian berinvestasi di Indonesia," tuturnya.
Anggota Komisi II DPR ini yakin minat investor datang ke Indonesia semakin tinggi kalau perizinan mudah dan tanpa korupsi. Dampaknya tentu lapangan kerja semakin terbuka.
"Kita berkometisi bukan hanya di kabupaten, kota, dan provinsi tetapi antar negara, kita bersaing dengan negara-negara lain. Karena kalau bagi pengusaha yang terpenting adalah kejelasan dan tidak ada uang siluman," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, Ciptaker mengubah berbagai kerumitan berusaha menjadi lebih mudah. Saat ini, tidak ada lagi modal minimal Rp50 Juta untuk mendirikan perseroan terbatas (PT).
Kemudian, soal batas minimal anggota dalam mendirikan koperasi juga dipermudah, dari semula harus 20 orang untuk koperasi primer, menjadi hanya sembilan orang, seperti disebut dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Cipta Kerja. Sektor UMKM juga sangat dimanjakan.
"UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah memberikan banyak bantuan dari mulai perizinan, produksi, hingga pemasaran kepada pelaku UMKM," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dia memberikan contoh, soal menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 12 Ayat 1 huruf a), serta membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil (pasal 12 ayat 1 hurup b).
"Berbagai kemudahan yang diberikan dalam membuat PT, koperasi, maupun UMKM, seharusnya bisa merangsang setiap warga untuk memulai kegiatan usaha apapun," kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Ciptaker lahir untuk memperbanyak wirausaha. Sehingga bangsa Indonesia ke depannya tak hanya menjadi konsumen atas beragam barang impor, melainkan bisa menjadi produsen yang mampu memenuhi kebutuhan logistik dalam negerinya.
"Dalam istilah Presiden Soekarno, Indonesia harus mampu berdikari secara ekonomi. Berdiri di atas kaki sendiri, tak bergantung negara lain. Semangat inilah yang mendorong kelahiran UU Cipta Kerja," kata Bamsoet.
(Baca juga: Komnas HAM Duga Pembunuh Pendeta Yeremia Anggota TNI)
Sebab, selama ini banyak yang mengeluhkan mengurus perizinan untuk usaha di Indonesia berbelit-belit. (Baca juga: Pascalibur Panjang Waspadai Kenaikan Kasus Covid-19)
"Kita ini (Indonesia) perizinan yang sangat memprihatinkan. Karena itu pengusaha sangat merasakan betapa susahnya di dalam negeri, padahal perizinan di luar negeri sangat mudah," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (2/11/2020).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Ciptaker juga menghilangkan praktik-praktik kotor dalam proses mengurus perizinan. "Perizinan itu kan sarang korupsi. Kalau ada uang di belakang urusan jadi cepat. Jadi intinya adalah tujuan Omnibus Law adanya kepastian berinvestasi di Indonesia," tuturnya.
Anggota Komisi II DPR ini yakin minat investor datang ke Indonesia semakin tinggi kalau perizinan mudah dan tanpa korupsi. Dampaknya tentu lapangan kerja semakin terbuka.
"Kita berkometisi bukan hanya di kabupaten, kota, dan provinsi tetapi antar negara, kita bersaing dengan negara-negara lain. Karena kalau bagi pengusaha yang terpenting adalah kejelasan dan tidak ada uang siluman," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, Ciptaker mengubah berbagai kerumitan berusaha menjadi lebih mudah. Saat ini, tidak ada lagi modal minimal Rp50 Juta untuk mendirikan perseroan terbatas (PT).
Kemudian, soal batas minimal anggota dalam mendirikan koperasi juga dipermudah, dari semula harus 20 orang untuk koperasi primer, menjadi hanya sembilan orang, seperti disebut dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Cipta Kerja. Sektor UMKM juga sangat dimanjakan.
"UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah memberikan banyak bantuan dari mulai perizinan, produksi, hingga pemasaran kepada pelaku UMKM," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Dia memberikan contoh, soal menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 12 Ayat 1 huruf a), serta membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil (pasal 12 ayat 1 hurup b).
"Berbagai kemudahan yang diberikan dalam membuat PT, koperasi, maupun UMKM, seharusnya bisa merangsang setiap warga untuk memulai kegiatan usaha apapun," kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Ciptaker lahir untuk memperbanyak wirausaha. Sehingga bangsa Indonesia ke depannya tak hanya menjadi konsumen atas beragam barang impor, melainkan bisa menjadi produsen yang mampu memenuhi kebutuhan logistik dalam negerinya.
"Dalam istilah Presiden Soekarno, Indonesia harus mampu berdikari secara ekonomi. Berdiri di atas kaki sendiri, tak bergantung negara lain. Semangat inilah yang mendorong kelahiran UU Cipta Kerja," kata Bamsoet.
(maf)
Lihat Juga :
