DPR Pastikan Tak Ada Kesepakatan Pembangunan Pangkalan Militer AS di Natuna
loading...
A
A
A
JAKARTA - Isu soal pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Kepulauan Natuna mengemuka saat Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo bertemu Menlu RI Retno LP Marsudi, Kamis (29/10/2020). Pertemuan ini diduga menindaklanjuti kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke AS memenuhi undangan Menhan Mark Esper dua pekan sebelumnya.
Bukan sebatas kerja sama bilateral kedua negara, intensnya pertemuan kedua pemerintahan dihubungkan dengan perebutan pengaruh AS dengan China . Sebagian kalangan Indonesia dianggap telah terlalu condong ke Beijing dan Washington tidak menginginkannya. Lebih jauh, AS ingin menangkal agresivitas China dalam konflik dan klaim wilayah Laut China Selatan .
Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin membantah isu bahwa Indonesia dan AS telah membangun kesepahaman soal pangkalan militer AS di Natuna. "Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna," kata Hasanuddin saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (1/11/2020).
(Baca: Pakar: Kapal Induk Kedua China Siap Tempur di Laut China Selatan)
Dengan politik luar negeri bebas aktif yang selalu ditekankam Indonesia, politikus PDIP ini menegaskan, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia. ”Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif," tegasnya.
Menurut Hasanuddin, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna. Dan pastinya, bukan kerja sama dalam membangun pangkalan militer.
"Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing ," pungkasnya.
(Baca: Lawan China, Filipina Bangun Armada di Laut China Selatan)
Sebelumnya, Menlu RI Retno LP Marsudi mengajak pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk di proyek-proyek pulau terluar seperti Pulau Natuna. Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Mike Pompeo di Kantor Kemenlu RI.
"Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020.
Bukan sebatas kerja sama bilateral kedua negara, intensnya pertemuan kedua pemerintahan dihubungkan dengan perebutan pengaruh AS dengan China . Sebagian kalangan Indonesia dianggap telah terlalu condong ke Beijing dan Washington tidak menginginkannya. Lebih jauh, AS ingin menangkal agresivitas China dalam konflik dan klaim wilayah Laut China Selatan .
Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin membantah isu bahwa Indonesia dan AS telah membangun kesepahaman soal pangkalan militer AS di Natuna. "Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna," kata Hasanuddin saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (1/11/2020).
(Baca: Pakar: Kapal Induk Kedua China Siap Tempur di Laut China Selatan)
Dengan politik luar negeri bebas aktif yang selalu ditekankam Indonesia, politikus PDIP ini menegaskan, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia. ”Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif," tegasnya.
Menurut Hasanuddin, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna. Dan pastinya, bukan kerja sama dalam membangun pangkalan militer.
"Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing ," pungkasnya.
(Baca: Lawan China, Filipina Bangun Armada di Laut China Selatan)
Sebelumnya, Menlu RI Retno LP Marsudi mengajak pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk di proyek-proyek pulau terluar seperti Pulau Natuna. Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Mike Pompeo di Kantor Kemenlu RI.
"Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020.
(muh)