Partai dan Perannya dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Firman Noor
Kepala Pusat Penelitian Politik-LIPI

DI ERA 1950-an saat tingkat kepercayaan pada partai demikian tingginya, tidak jarang ditemui elite partai berada di tengah kerumunan rakyat banyak. Seorang pemimpinan partai selevel Prawoto Mangkusasmito, Ketua Partai Masyumi, misalnya, kerap ditemui berada di tegalan sawah bercengkerama dengan para petani kecil. Meski teori-teori politik belum banyak ditemui apalagi dibaca, namun elite dan kader partai secara autodidak telah mempraktikkan hakikat sebuah partai modern dalam soal membangun linkage (hubungan) dengan rakyat. Hal yang terutama memotivasi mereka adalah rasa tanggung jawab dan perhatian untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat.

Saat ini di tengah pandemi Covid-19 yang makin meluas, rasa tanggung jawab dan perhatian partai seperti itu tengah diharapkan kembali. Tentu saja bukan dengan cara-cara membaur secara bebas begitu saja, mengingat kerumunan tidak dianjurkan, bahkan lockdown di beberapa daerah sudah pula diberlakukan, tapi mengambil beberapa peran penting yang relevan. Di tengah berbagai keterbatasan saat ini, peran partai politik bukannya berarti harus menyurut. Sebaliknya, harus tetap berkontribusi secara maksimal.

Sebagaimana diketahui, posisi partai sesungguhnya strategis. Di satu sisi partai-partai memiliki fungsi penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pembuat kebijakan. Di sisi lain, partai berperan sebagai agen sosialisasi, termasuk sosialisasi atas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, peran partai adalah menjadi jembatan yang dinamis antara aspirasi dan kepentingan rakyat dengan pemerintah. Ini menjadi krusial mengingat salah satu yang turut menentukan kegagalan atau keberhasilan suatu negara dalam menangani pandemi ini adalah keterbukaan dan kelengkapan informasi, baik keterbukaan pemerintah pusat maupun daerah dan keterbukaan di level masyarakat. Beberapa negara yang mencoba menutupi atau mengabaikan informasi cenderung pada akhirnya mengalami kesulitan.

Hingga kini, beberapa partai dan kadernya telah menunjukkan perhatian dan melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret serta simpatik. Beberapa anggota partai telah turut membantu memberikan bantuan terkait dengan peralatan hingga malah turut menjadi korban. Selain itu, anggota partai yang menjadi pejabat publik, termasuk anggota DPR/D, telah merelakan gajinya dipotong untuk membantu penanganan pandemi ini.

Meski sebagian partai telah melibatkan diri dalam penanganan pandemi Covid-19, namun pada umumnya peran partai masih bersifat parsial, terbatas, dan segmented . Padahal dengan jumlah dan sebaran sumber daya manusia (SDM) yang demikian besar, berikut jaring-jaring strategis (strategic networkings ) yang dimiliki, partai memiliki potensi untuk berbuat lebih. Dengan kader yang tersebar di seluruh Indonesia, seharusnya mereka bisa berperan untuk membantu beberapa persoalan penting terkait dengan pandemi ini.

Hal yang bisa mereka lakukan misalnya adalah melakukan kampanye berskala lebih masif dalam penyebaran informasi, baik selebaran, spanduk, hingga melalui situs-situs yang mereka miliki. Semangat "memenangkan hati rakyat" harus dibangkitkan kembali. Hanya kali ini bukan atas nama meraih kursi kekuasaan, tapi atas nama kebersamaan dan kemanusiaan. Penyebaran informasi ini berskala besar ini pada dasarnya masih diperlukan karena pemahaman dan kesadaran masyarakat belum merata. Sementara tidak semua kalangan menggantungkan diri pada gadget atau media sosial dalam mencari informasi. Masih ada sekitar 30% masyarakat kita yang benar-benar terasing dari media online . Secara kasar, berarti ada sekitar 87 juta orang warga masyarakat kita (sekitar seluruh pendudukan di Filipina atau sekitar dua kali penduduk Afrika Selatan) yang berpotensi ketinggalan informasi dan ini menjadi tanggung jawab bersama.

Sementara itu, mereka yang menggunakan media online pun berpotensi terpapar berita-berita yang menyesatkan. Selain itu, beberapa yang lain dan bisa jadi mayoritas, jelas perlu terus diyakinkan agar benar-benar mengikuti saran-saran dari kalangan berwenang, termasuk pemerintah maupun dari pihak tenaga medis. Dalam makna perluasan informasi ini, partai politik melalui kader-kadernya juga bisa turut melakukan edukasi kepada masyarakat. Tidak saja pada hal-hal yang terkait dengan penyebaran Covid-19 dan cara penanggulangan penyebarannya saja, namun juga pada tindakan-tindakan konkret lainnya, seperti pola hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan imunitas. Kemudian para kader juga dapat membantu meluaskan data-data dan informasi yang tepat terkait dengan kebijakan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, berikut maksud dan alasan-alasan serta potensi beragam konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Saat ini, misalnya, apa itu lockdown, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), atau karantina belum bisa dipahami seutuhnya oleh masyarakat. Kenyataannya di banyak wilayah, masyarakat masih menganggap situasi saat ini sebagai sesuatu yang belum seutuhnya darurat. Kegiatan-kegiatan sosial ataupun ibadah yang melibatkan banyak orang dengan tidak memperhatikan penjagaan jarak secara disiplin tetap dilakukan. Ini terjadi bahkan di wilayah-wilayah yang masuk kategori zona merah. Masih banyak pula mereka berencana pulang kampung dengan berbagai alasan. Situasi-situasi semacam ini jelas amat disayangkan.

Dengan demikian, peran partai dalam penanganan pandemi ini pada akhirnya turut terkait dengan menjaga situasi, baik di level nasional maupun lokal agar menjadi kondusif bagi semua. Selain itu, partai dan kadernya juga dapat berperan dalam membantu mengondisikan dan mengoordinasikan bagi kelancaran distribusi segala bentuk bantuan yang diperlukan oleh masyarakat hingga ke pelosok Tanah Air. Ada setidaknya sembilan partai dengan kepengurusan hingga bawah (pengurus anak ranting), yang jelas punya potensi amat dapat membantu pendistribusian dan perluasan program dan agenda pemerintah maupun kerja-kerja kalangan medis terkait pandemi Covid-19 ini.

Langkah-langkah seperti ini dalam perspektif politik jangka panjang juga perlu agar keterjarakan (kepentingan) antara rakyat dan partai bisa direduksi. Saat ini adalah momentum bagi partai untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan rakyat agar eksistensi partai dalam alam demokrasi Indonesia bisa terus dihargai bukan malah dihindari oleh rakyat. Sehubungan dengan hal ini, peran pimpinan parlemen dan anggota-anggota dewan juga harus sama lincah serta gesitnya dengan pemerintah dalam memberikan ketenangan dan rasa percaya diri serta menunjukkan simpati kepada masyarakat sekaligus memberikan langkah-langkah solusi yang konkret, bukannya malah sekadar menunggu atau pasif.

Kegagalan partai dalam mengambil momentum nasional dan mondial ini akan memperlihatkan bahwa kebanyakan partai di Indonesia belum terbiasa bergerak dalam ruang-ruang a-politik secara lepas dan cepat atas nama kemanusiaan. Hal itu juga merupakan bukti dari kegagalan partai dalam menjalankan fungsi asasinya sebagai "jembatan kepentingan" tadi, karena tertutupi oleh orientasi menjaga kekuasaan dan mencukupkan diri sebagai mesin pendulang suara semata.