PB HMI Desak Pemerintah Evaluasi Kerja Sama Pertahanan dengan Prancis

JAKARTA - Merespons terjadinya kekerasan dan Islamophobia terhadap komunitas Islam di Prancis, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI ) mengecam keras langkah pemerintah Prancis yang semakin tidak toleran dengan menutup beberapa masjid di negara tersebut.

"Otoritas Prancis yang liberal secara irasional telah mengabaikan prinsip HAM dan berupaya mengendalikan eksisistensi dan cara hidup jutaan komunitas Islam, saat dunia sedang berupaya untuk terciptanya peradaban yang damai dan bekerja sama dengan penuh kasih di tengah pandemik Covid-19," kata PJ ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, pemimpin Prancis Emanuel Macron tidak seharusnya bersikap ofensif dan politis terhadap kelompok Islam yang sejak lama memberikan kontribusi positif dan menjadi bagian penting sejarah Prancis. Bahwa terdapat indikasi ekstrimisme, hal itu tentu terjadi bukan tanpa sebab keadilan hukum yang tidak ditunaikan secara tepat oleh negara. ( )

"PB HMI mengecam setiap tindakan kontra kemanusiaan dan ekspresi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW oleh ekstrimis barat. Islamophobia bukan merupakan ekspresi wajar dan sangat tidak bijaksana bagi dunia yang menghendaki perdamaian dan kedewasaan bertindak," katanya.

Lebih lanjut Arya meminta pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi rencana kerja sama Pertahanan yang sedang dijajaki oleh Menteri Pertahanan Prabowo subianto bersama otoritas Prancis.

"Sebagai negara dengan Komunitas Islam terbesar di dunia, pemerintah dan DPR wajib bersikap tegas kepada pemerintah Prancis yang sangat melukai perasaan umat Islam Indonesia ini," kata Arya. ( )

Indonesia, tambahnya, harusnya bisa mengambil peran strategis dan menjadi jembatan dialog bagi fenomena kejahatan Islamophobia yang terjadi di Eropa dan negara-negara lainnya.