Tegas Atasi Paslon Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Diapresiasi

JAKARTA - Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 (virus Corona) di sejumlah daerah direspons oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah dengan tindakan tegas.

(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)

Seperti di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, melakukan tindakan tegas dengan membubarkan kegiatan kampanye tatap muka pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, setelah dinilai tidak mematuhi standar Protokoler Kesehatan (Prokes) Covid-19.

(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)

Di Bali, Bawaslu akhirnya membatalkan satu kegiatan kampanye, karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Kampanye yang dibatalkan itu terjadi di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Subadra saat dikonfirmasi di Denpasar, mengatakan sampai saat ini laporan yang diterima baru satu kegiatan kampanye yang dihentikan oleh Bawaslu, yakni kegiatan kampanye atau temu relawan yang melibatkan banyak orang dan melanggar Prokes.

Di Sumatera Barat (Sumbar), sebanyak 51 kegiatan kampanye calon kepala daerah di Pilkada 2020 dibubarkan Bawaslu Sumbar. Pembubaran itu karena mereka diduga melakukan pelanggaran.

Menurut Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, 51 pembubaran itu tercatat dari laporan Bawaslu se Sumbar sampai tanggal 23 Oktober 2020.

"Pembubaran untuk pasangan calon gubernur ada 7 kali. Kalau untuk pemilihan calon bupati dan wali kota ada 44. Jenis pelanggarannya macam-macam," kata Surya.

Langkah tegas Bawaslu tersebut diapresiasi oleh perkumpulan dai dan mubalig, Jaringan Islam Kebangsaan (JIK). Koordinator nasional JIK, Irfaan Sanoesi memuji kinerja Bawaslu yang menjalankan PKPU nomor 13 tahun 2020.

"Tindakan tegas Bawaslu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19," ucapnya.

"Kami mengapresiasi Bawaslu Sumbar yang melakukan pembubaran sebanyak 51 kali. Setiap paslon maupun tim kampanye wajib mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona. Keselamatan rakyat Indonesia yang utama," terang Irfaan.

JIK pun mendorong agar Bawaslu tak segan memberikan sanksi yang memberikan efek jera. JIK mengapresiasi langkah tegas Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan pemeriksaan terhadap Calon Wakil Bupati Pesawaran Naldi Renara.

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan langgar protokol kesehatan saat mobilisasi massa ke Pantai Sebalang Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Namun sangat disayangkan setelah dimintai keterangan, Naldi Kabur lewat pintu Garasi.

"Begitu juga Bawaslu Kab. Pesawaran yang berani memanggil paslon yang melanggar prokes. Kami mengapresiasi langkah tegas tersebut. Meski yang bersangkutan melarikan diri dari pemeriksaan, Bawaslu Kab. Pesawaran harus 'mengejar' hingga paslon itu kapok untuk memobilisasi massa," pungkas Irfaan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kab. Pesawaran Ryan Arnando mengungkapkan bahwa pihaknya ada banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Calon Wakil Bupati Pesawaran Naldi Renara.

"Banyak pertanyaan yang ditujukan, kita minta beliau memberikan klarifikasi terkait keberadaannya di Pantai Sebalang. Dan, dia (Naldi) sudah mengakui dan kita akan dalami itu. Kalau katanya sih hanya jalan-jalan," ungkap dia.