Kinerja Kemensos Dinilai Sudah Berada di Jalur yang Benar
Senin, 26 Oktober 2020 - 16:16 WIB
loading...
Kemensos mendapat apresiasi atas tingkat kinerjanya dalam 1 tahun ini. Apresiasi datang dari DPR, Kepala Daerah, sampai penerima manfaat bansos itu sendiri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat apresiasi atas tingkat kinerjanya dalam 1 tahun masa bakti. Apresiasi datang dari DPR, para Kepala Daerah, sampai penerima manfaat bansos itu sendiri.
(Baca juga: Masyarakat Semakin Takut Menyatakan Pendapat dan Berunjuk Rasa)
Selain itu tingkat kinerja Kemensos juga dinilai memuaskan oleh DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), salah satu LSM Pemantau Kepemerintahan terbesar di Indonesia.
(Baca juga: Perjuangan Jadi Mahasiswa: Jangan Pikirkan Hasil Terburuk!)
![Kinerja Kemensos Dinilai Sudah Berada di Jalur yang Benar]()
Presiden LIRA Ollies Datau menyampaikan tanggapanya. Bahwa pihaknya LIRA bukanlah LSM pemuja pemerintah, sejak 15 tahun lalu berdiri.
"Kami menjadi mitra strategis lintas rezim, sejajar dan kritis namun konstruktif. Kami tidak bisa diatur dalam penilaian. Pendangan kami adalah representasi suara rakyat yang berdasar fakta-fakta," kata Ollies, Senin (26/10/2020).
Perempuan yang biasa disapa OD ini mengapresiasi kinerja Kemensos dengan serapan anggaran tertinggi. "Berdasarkan data realisasi anggaran Kementerian Lembaga, Kemensos telah menurunkan 82.30% Anggaranya. Mereka peringkat 1 dari 85 KL, sisa 3 bulan tinggal 17% lagi yg harus diselesaikan. Ini harus jadi teladan semua KL," ujarnya.
Mantan model ini mengingatkan, agar Kemensos tetap menjaga dan meningkatkan kinerja baiknya. "Serapan anggaran rata2 Kementerian lain 65.32%, Kemensos sudah melampaui jauh. Artinya anggaran negara disampaikan dengan baik sesuai tujuanya pada rakyat. Terlepas dari adanya negative minor case di lapangan, Kemensos sudah bekerja di jalur yang benar," tuturnya.
Mendukung pandangan ini Sekretaris Jenderal DPP LIRA, Budi Siswanto menambahkan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah satu gagasan konkrit. Ini menjadi kinerja yang menggambarkan kehadiran pemerintah untuk rakyat.
"Kita mengamati terus di lapangan, penyaluranya sudah cukup baik. Kalaupun ada yang macam-macam, Para Gubernur LIRA, Bupati LIRA dan Walikota LIRA bersama Pengurus di lapangan yang akan sikat," tegasnya.
Penggemar sepeda Brompton ini mengungkapkan, LIRA dengan sistem shadow governmentnya menilai kalaupun ada yang menyeleweng biasanya oknum yang cari makan di luar Kemensos.
"Kita jadi fungsi kontrol pemerintah, sayang kalau program bagus, tujuan bagus, personil bagus, dinodai oknum pemain ketiga yg buruk. LIRA siap mengawal dan membantu menyalurkan ke pelosok negeri dengan jaringan kami yang ada di setiap Kabupaten Kota," jelas Budi.
Menguatkan dukungan DPP LIRA, Wakil Sekretaris Jender DPP LIRA,Varhan Abdul Aziz mengungkapkan program Sembako BPNT Rp20 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp10 juta KPM, Bansos Jabodetabek Rp1,9 juta KPM, Bansos Tunai di luar Jabodetabek Rp9 juta KPM.
"Kemudian Bansos Beras Rp10 juta KPM, dan Bansos KPM Sembako non PKH Rp9 juta KPM. Artinya sudah 60 juta keluarga menerima manfaat, salut," ujarnya.
Aktivis yang juga seorang Paskibraka ini berharap, program ini harus diteruskan konsisten di 2021 dan 2022 karena pandemi yang belum jelas kapan berakhir.
"Kalau satu keluarga berisikan rata-rata 2 orang, sudah Rp120 juta penerima manfaat. Artinya setengah dari penduduk Indonesia akan mendapatkan bantuan ini. Di tengah Pandemi seperti ini dukungan pemerintah menjadi penyambung hidup yang berharga," tuturnya.
(Baca juga: Masyarakat Semakin Takut Menyatakan Pendapat dan Berunjuk Rasa)
Selain itu tingkat kinerja Kemensos juga dinilai memuaskan oleh DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), salah satu LSM Pemantau Kepemerintahan terbesar di Indonesia.
(Baca juga: Perjuangan Jadi Mahasiswa: Jangan Pikirkan Hasil Terburuk!)
Presiden LIRA Ollies Datau menyampaikan tanggapanya. Bahwa pihaknya LIRA bukanlah LSM pemuja pemerintah, sejak 15 tahun lalu berdiri.
"Kami menjadi mitra strategis lintas rezim, sejajar dan kritis namun konstruktif. Kami tidak bisa diatur dalam penilaian. Pendangan kami adalah representasi suara rakyat yang berdasar fakta-fakta," kata Ollies, Senin (26/10/2020).
Perempuan yang biasa disapa OD ini mengapresiasi kinerja Kemensos dengan serapan anggaran tertinggi. "Berdasarkan data realisasi anggaran Kementerian Lembaga, Kemensos telah menurunkan 82.30% Anggaranya. Mereka peringkat 1 dari 85 KL, sisa 3 bulan tinggal 17% lagi yg harus diselesaikan. Ini harus jadi teladan semua KL," ujarnya.
Mantan model ini mengingatkan, agar Kemensos tetap menjaga dan meningkatkan kinerja baiknya. "Serapan anggaran rata2 Kementerian lain 65.32%, Kemensos sudah melampaui jauh. Artinya anggaran negara disampaikan dengan baik sesuai tujuanya pada rakyat. Terlepas dari adanya negative minor case di lapangan, Kemensos sudah bekerja di jalur yang benar," tuturnya.
Mendukung pandangan ini Sekretaris Jenderal DPP LIRA, Budi Siswanto menambahkan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah satu gagasan konkrit. Ini menjadi kinerja yang menggambarkan kehadiran pemerintah untuk rakyat.
"Kita mengamati terus di lapangan, penyaluranya sudah cukup baik. Kalaupun ada yang macam-macam, Para Gubernur LIRA, Bupati LIRA dan Walikota LIRA bersama Pengurus di lapangan yang akan sikat," tegasnya.
Penggemar sepeda Brompton ini mengungkapkan, LIRA dengan sistem shadow governmentnya menilai kalaupun ada yang menyeleweng biasanya oknum yang cari makan di luar Kemensos.
"Kita jadi fungsi kontrol pemerintah, sayang kalau program bagus, tujuan bagus, personil bagus, dinodai oknum pemain ketiga yg buruk. LIRA siap mengawal dan membantu menyalurkan ke pelosok negeri dengan jaringan kami yang ada di setiap Kabupaten Kota," jelas Budi.
Menguatkan dukungan DPP LIRA, Wakil Sekretaris Jender DPP LIRA,Varhan Abdul Aziz mengungkapkan program Sembako BPNT Rp20 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) Rp10 juta KPM, Bansos Jabodetabek Rp1,9 juta KPM, Bansos Tunai di luar Jabodetabek Rp9 juta KPM.
"Kemudian Bansos Beras Rp10 juta KPM, dan Bansos KPM Sembako non PKH Rp9 juta KPM. Artinya sudah 60 juta keluarga menerima manfaat, salut," ujarnya.
Aktivis yang juga seorang Paskibraka ini berharap, program ini harus diteruskan konsisten di 2021 dan 2022 karena pandemi yang belum jelas kapan berakhir.
"Kalau satu keluarga berisikan rata-rata 2 orang, sudah Rp120 juta penerima manfaat. Artinya setengah dari penduduk Indonesia akan mendapatkan bantuan ini. Di tengah Pandemi seperti ini dukungan pemerintah menjadi penyambung hidup yang berharga," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
