Tren Demokrasi Indonesia Turun, Nasdem: Pemerintah-DPR Perlu Instrospeksi
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:10 WIB
loading...
Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tren demokrasi menurun perlu jadi bahan instrospeksi pemerintah dan DPR. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menanggapi temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu (25/10/2020) kemarin. Hasilnya, ditemukan bahwa terjadi penurunan tren demokrasi dari 72% pada survei sebelumnya menjadi 62%, sehingga 36% publik menilai Indonesia saat ini kurang demokratis.
Menurut Sahroni, hasil survei ini perlu dijadikan bahan introspeksi untuk pemerintah dan DPR. Sebab, Indikator Politik Indonesia merupakan lembaga survei yang kredibel dan tentu saja memiliki metode riset yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Tentunya lembaga ini adalah lembaga yang kredibel, sehingga apapun hasilnya, itu harus menjadi bahan introspeksi untuk pemerintah dan parlemen," kata Sahroni saat dihubungi, Senin (26/10/2020). (Baca juga: Sebut Demokrasi Dibajak Pakai Covid-19, Jimly: Ada Gejala Diktator Konstitusional )
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga mengingatkan, bahwa hasil yang didapatkan dari sebuah survei akan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi saat survei tersebut dilakukan. Apalagi survei tersebut dilakukan saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga hari ini.
"Nah, ini yang harus kita lihat. Bagaimana kondisi kondisi saat survei dilakukan. Misalnya di saat pandemi, demonstrasi massa sudah pasti akan sulit karena alasan kesehatan. Tindakan represif aparat apabila didalami, juga karena banyak oknum yang melakukan tindakan pengerusakan bahkan menyerang aparat," ujarnya.
Oleh karena ini, legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mengajak masyarakat agar menjadikan hasil survei ini sebagai bahan evaluasi bersama dalam berdemokrasi. Bukan hanya pemerintah dan DPR tapi juga masyarakat luas. (Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti )
"Mari jadikan hasil survei ini sebagai bahan evaluasi bersama kita dalam berdemokrasi. Tidak hanya untuk pemerintah dan legislatif, tapi bagi publik juga," kata Sahroni.
Menurut Sahroni, hasil survei ini perlu dijadikan bahan introspeksi untuk pemerintah dan DPR. Sebab, Indikator Politik Indonesia merupakan lembaga survei yang kredibel dan tentu saja memiliki metode riset yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Tentunya lembaga ini adalah lembaga yang kredibel, sehingga apapun hasilnya, itu harus menjadi bahan introspeksi untuk pemerintah dan parlemen," kata Sahroni saat dihubungi, Senin (26/10/2020). (Baca juga: Sebut Demokrasi Dibajak Pakai Covid-19, Jimly: Ada Gejala Diktator Konstitusional )
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga mengingatkan, bahwa hasil yang didapatkan dari sebuah survei akan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi saat survei tersebut dilakukan. Apalagi survei tersebut dilakukan saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga hari ini.
"Nah, ini yang harus kita lihat. Bagaimana kondisi kondisi saat survei dilakukan. Misalnya di saat pandemi, demonstrasi massa sudah pasti akan sulit karena alasan kesehatan. Tindakan represif aparat apabila didalami, juga karena banyak oknum yang melakukan tindakan pengerusakan bahkan menyerang aparat," ujarnya.
Oleh karena ini, legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mengajak masyarakat agar menjadikan hasil survei ini sebagai bahan evaluasi bersama dalam berdemokrasi. Bukan hanya pemerintah dan DPR tapi juga masyarakat luas. (Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti )
"Mari jadikan hasil survei ini sebagai bahan evaluasi bersama kita dalam berdemokrasi. Tidak hanya untuk pemerintah dan legislatif, tapi bagi publik juga," kata Sahroni.
(abd)
Lihat Juga :
