Di Provinsi ini, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Kompak Menjaga Ketahanan Pangan
Senin, 26 Oktober 2020 - 09:00 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah Provinsi Riau baru bisa menargetkan 50% produksi beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2024. Luas baku sawah saat ini seluas 62.689 hektare dan baru sekitar 23 persen atau 14.321 hektare yang sudah ditanami dua kali setahun. Sementara sisanya 48.369 hektare berpotensi untuk ditanami padi dua kali setahun sampai 2024.
Baca juga: Pemerintah Kota Pekanbaru Siapkan Masterplan untuk Ketahanan Pangan
Mengahdapi itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 stretegi itu, pertama mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. Kedua, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat.
Ketiga, membuat cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung.
Kelima, meningkatkan luas tanam melalui program penambahan area tanam baru (PATB). Keenam mendorong masyarakat kelompok tani terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam jenis komoditi seperti cabai dan sayuran. Ketujuh, mendorong diversifikasi pangan jenis sagu dan umbi-umbian.
Pelatihan Digital untuk Petani
Namun tentu saja denagn keterbatasan yang ada Pemprov Riau tidak bisa sendirian dalam menjaga ketahanan pangan di provinsi ini. Keterlibatan sektor swasta, BUMN dan masayarakat luas sangat dibutuhkan. Seperti yang diperlihatkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), yang turut membantu Pemprov Riau dalam memperkuat ketahanan pangan.
PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.
GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tamrin mengatakan PT CPI berinisiatif untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian rakyat, dan memperkuat kestabilan penyediaan pangan.
Baca juga: Pemerintah Kota Pekanbaru Siapkan Masterplan untuk Ketahanan Pangan
Mengahdapi itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 stretegi itu, pertama mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. Kedua, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat.
Ketiga, membuat cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung.
Kelima, meningkatkan luas tanam melalui program penambahan area tanam baru (PATB). Keenam mendorong masyarakat kelompok tani terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam jenis komoditi seperti cabai dan sayuran. Ketujuh, mendorong diversifikasi pangan jenis sagu dan umbi-umbian.
Pelatihan Digital untuk Petani
Namun tentu saja denagn keterbatasan yang ada Pemprov Riau tidak bisa sendirian dalam menjaga ketahanan pangan di provinsi ini. Keterlibatan sektor swasta, BUMN dan masayarakat luas sangat dibutuhkan. Seperti yang diperlihatkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), yang turut membantu Pemprov Riau dalam memperkuat ketahanan pangan.
PT CPI merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari Pemerintah Indonesia yang mengoperasikan Blok Rokan di Riau. Dalam mengoperasikan blok migas, PT CPI bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.
GM Corporate Affairs Asset PT CPI Sukamto Tamrin mengatakan PT CPI berinisiatif untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian rakyat, dan memperkuat kestabilan penyediaan pangan.
Lihat Juga :
