Sebar Uang di Pilkada, Berujung di Penjara
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 14:47 WIB
loading...
A
A
A
"Akhirnya dia menang, tapi setelah menang, dia nyari duit, akhirnya masuk penjara juga," ujarnya, Jumat (23/10/2020).(Baca juga: Pilkada Sebuah Orkestrasi untuk Perlawanan Covid-19 )
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, fakta tersebut tidak bisa dihindari. Namun persoalan sebenarnya adalah calon kepala daerah sendiri yang mencari uang dan membagikan kepada publik pemilih.
"Kalau mereka bersih, tidak gunakan politik uang maka tidak akan setinggi itu biayanya. Jadi mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari bohir, pengusaha, pembiayaan untuk dana kampanye dan pemberian amplop di hari H sehingga dana pilkada melonjak tinggi, dan itu terjadi di setiap pilkada, bukan rahasia umum lagi," katanya.
Ujang bahkan mengaku pernah menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah.
Dia mengetahui ada calon kepala daerah yang menyiapkan uang Rp40 miliar dengan jumlah pemilih sebanyak 3 juta orang. "Dia menyiapkan 1.500.000 amplop yang isinya Rp20.000 untuk dibagi-bagikan pada hari H, dan ini fakta," urainya.
Karena itu, menurut dia, hal ini perlu dievaluasi. Persoalannya apakah dengan tingginya biaya politik dari pilkada langsung kemudian pilkada dikembalikan ke DPRD lantas tidak ada praktik korupsi? Ujang mengatakan bahwa hal yang sama akan terjadi.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, fakta tersebut tidak bisa dihindari. Namun persoalan sebenarnya adalah calon kepala daerah sendiri yang mencari uang dan membagikan kepada publik pemilih.
"Kalau mereka bersih, tidak gunakan politik uang maka tidak akan setinggi itu biayanya. Jadi mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari bohir, pengusaha, pembiayaan untuk dana kampanye dan pemberian amplop di hari H sehingga dana pilkada melonjak tinggi, dan itu terjadi di setiap pilkada, bukan rahasia umum lagi," katanya.
Ujang bahkan mengaku pernah menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah.
Dia mengetahui ada calon kepala daerah yang menyiapkan uang Rp40 miliar dengan jumlah pemilih sebanyak 3 juta orang. "Dia menyiapkan 1.500.000 amplop yang isinya Rp20.000 untuk dibagi-bagikan pada hari H, dan ini fakta," urainya.
Karena itu, menurut dia, hal ini perlu dievaluasi. Persoalannya apakah dengan tingginya biaya politik dari pilkada langsung kemudian pilkada dikembalikan ke DPRD lantas tidak ada praktik korupsi? Ujang mengatakan bahwa hal yang sama akan terjadi.
Lihat Juga :
